Kemenkeu Soroti Tiga Tantangan Utama Dorong Revolusi Ekonomi Daerah

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti tiga tantangan utama dalam mendorong revolusi ekonomi daerah di Indonesia. Salah satunya adalah masalah diversifikasi ekonomi.

Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, mengatakan meskipun seluruh wilayah Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi secara spasial, tidak semua daerah memiliki daya tahan ekonomi yang sama.

Sejumlah daerah menurutnya masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif seperti pertambangan dan komoditas primer yang rentan terhadap fluktuasi harga global.

"Pertama adalah bagaimana kita mendorong diversifikasi ekonomi daerah. Secara spasial seluruh wilayah tumbuh. Tetapi tidak semua daerah punya daya tahan yang sama," ungkap Juda dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah, di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Tantangan kedua adalah kualitas belanja daerah yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Saat ini, porsi belanja pegawai dan belanja barang masih mendominasi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan rata-rata mencapai sekitar 70%. Sementara itu, belanja modal yang berorientasi pada pembangunan produktif masih relatif terbatas.

Selain itu, pola belanja daerah yang cenderung rendah pada awal tahun dan menumpuk di akhir tahun dinilai mengurangi daya dorong APBD terhadap perekonomian lokal.

"Ini mengurangi daya dorong APBD terhadap ekonomi lokal," ungkap dia.

Tantangan ketiga adalah kapasitas fiskal daerah yang masih terbatas. Banyak pemerintah daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal.

Baca Juga: Wamenkeu Juda Sebut Tidak Ada Tanda-Tanda Krisis Ekonomi di Indonesia

Baca Juga: Airlangga Sebut Pertumbuhan Ekonomi Daerah Jadi Kunci Capai Target Nasional 8%

Kondisi tersebut menyebabkan berbagai proyek strategis daerah mengalami hambatan, termasuk rendahnya daya serap anggaran serta lambatnya penyaluran dana transfer akibat keterbatasan kapasitas dan prosedur pengadaan yang memakan waktu.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Kementerian Keuangan terus memperkuat dukungan fiskal kepada daerah. Hingga April 2026, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp256 triliun atau sekitar 37% dari pagu APBN.

Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai layanan dasar seperti pembayaran gaji, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), program kesehatan, hingga tunjangan guru.

Selain melalui transfer fiskal, pemerintah juga mendorong pembiayaan kreatif untuk pembangunan daerah melalui special mission vehicle di bawah Kementerian Keuangan, salah satunya PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

PT SMI memiliki mandat untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah melalui skema pembiayaan inovatif dan berkelanjutan dengan bunga relatif kompetitif sekitar 6%.

Sejumlah proyek yang telah didukung antara lain pembangunan rumah sakit umum daerah, infrastruktur jalan dan jembatan, hingga pengembangan kawasan pariwisata.

Pemerintah juga menyebut skema cicilan pembiayaan dapat bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang diberikan pemerintah pusat setelah proses pencairan berjalan.

Hingga Maret 2026, komitmen pembiayaan daerah melalui PT SMI tercatat telah mencapai Rp37 triliun untuk mendukung berbagai proyek pembangunan di daerah. "Dan itu yang outstanding juga masih cukup besar," ungkap dia.

Adapun dukungan ketiga dar pemerintah adalah penguatan pendapatan asli daerah. Kementerian Keuangan mendorong modernisasi pajak daerah, pertukaran data pusat daerah, dan penguatan administrasidan peningkatan kapasitas SDM

"Dalam konteks ini Kemenkeu juga hadir di daerah untuk menyusun kajian fiscal regional, mengevaluasi TKD, memperkuat kapasitas fiskal daerah, serta memberikan rekomendasi yang berbasis data," pungkas dia.