Harga Sawit Mulai Pulih! GAPKI Apresiasi Langkah Cepat Kementan

Gejolak harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang sempat terjadi dalam beberapa hari terakhir mulai mereda setelah pemerintah memastikan aktivitas ekspor sawit tetap berjalan normal selama masa transisi kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Eddy Martono mengapresiasi langkah cepat pemerintah, khususnya Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dalam memberikan kepastian kepada pelaku industri sawit terkait implementasi kebijakan baru tersebut.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Wamen yang bergerak cepat dan sigap mengatasi masalah ini. Harapan kami, peristiwa ambruknya harga TBS bisa segera pulih,” ujar Eddy dalam jumpa pers seusai rapat koordinasi, Selasa (26/5/2026).

Menurut Eddy, klarifikasi pemerintah penting untuk meredam kekhawatiran pelaku usaha yang sebelumnya muncul akibat ketidakpahaman terhadap mekanisme ekspor satu pintu melalui PT DSI.

Ia juga mengingatkan seluruh perusahaan pengolahan sawit agar tetap mematuhi arahan pemerintah dan menjaga hubungan yang sehat dengan petani sawit sebagai bagian penting dari rantai pasok industri nasional.

Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah memastikan kegiatan industri sawit dari sektor pengolahan hingga ekspor tetap berjalan normal selama masa transisi kebijakan yang berlangsung pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Adapun implementasi penuh kebijakan ekspor satu pintu direncanakan mulai berlaku pada awal 2027.

Baca Juga: Wamentan Buka Suara soal Kekhawatiran Penurunan Harga Sawit akibat DSI

Baca Juga: Wamentan Bongkar Penyebab Harga Sawit Jatuh, 139 PKS Disorot Pemerintah

Sudaryono menegaskan penurunan harga TBS yang sempat terjadi lebih dipicu faktor psikologis pasar akibat ketidakpastian informasi terkait kebijakan baru.

“Diidentifikasi bottleneck dari kejadian ini adalah adanya efek psikologis, kekhawatiran, ketidakpastian, dan ketidaktahuan atas kebijakan baru ekspor satu pintu oleh PT DSI,” ujar Sudaryono.

Ia mengatakan pemerintah telah berdialog langsung dengan asosiasi petani sawit seperti Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dan GAPKI guna memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan transparan tanpa mengganggu aktivitas ekspor maupun harga pembelian sawit di tingkat petani.