Jawaban BPIP soal Isu Kecurangan Seleksi Paskibraka Sulawesi Selatan

Polemik isu kecurangan dalam seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional kembali ramai dibahas di media sosial. Sorotan muncul setelah peserta asal Makassar berinisial CYL gagal masuk tiga besar perwakilan Sulawesi Selatan menuju seleksi pusat.

Menanggapi polemik tersebut, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memastikan seluruh proses seleksi berjalan profesional, objektif, dan sesuai prosedur nasional.

Direktur Penyelenggaraan Program Paskibraka BPIP Pusat Fuad Lutfi menegaskan seleksi di Sulawesi Selatan telah dilakukan secara ketat dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, panitia seleksi provinsi, hingga tim monitoring pusat.

"Pada prinsipnya seleksi Paskibraka di Sulawesi Selatan dilaksanakan sesuai mekanisme nasional yang berlaku. Itu melibatkan unsur pemerintah daerah dan tim seleksi pusat," kata Fuad dalam keterangannya, Kamis (28/5).

BPIP juga membantah keras narasi yang berkembang di media sosial terkait dugaan diskriminasi suku, agama, ras, maupun latar belakang tertentu dalam proses seleksi.

Menurut Fuad, seluruh peserta mendapatkan kesempatan yang sama dan dinilai menggunakan indikator nasional yang berlaku bagi semua daerah.

"Seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama dan dinilai berdasarkan indikator seleksi yang telah ditetapkan secara nasional," ujarnya.

Baca Juga: Terkuak Fakta di Balik Seleksi Paskibraka Sulsel, Benarkah Ada Pergantian Peserta?

Isu penggunaan bahasa daerah dalam sesi wawancara juga sempat menjadi sorotan publik. Namun Fuad menegaskan kemampuan berbahasa daerah bukan komponen penilaian utama yang menentukan lolos atau tidaknya peserta.

"Penguasaan bahasa daerah itu bukan termasuk komponen penilaian. Itu hanya bagian dari dialog pewawancara untuk melihat kemampuan dan wawasan peserta secara umum, karena akan mewakili daerahnya," jelasnya.

Ia menambahkan, seleksi Paskibraka tidak semata mencari peserta dengan nilai tertinggi dalam satu jenis tes tertentu.

Menurutnya, proses seleksi dilakukan secara menyeluruh untuk melihat kesiapan peserta menjalankan tugas kenegaraan.

"Paskibraka bukan sekadar mencari peserta dengan nilai tertinggi pada satu tes saja, melainkan memilih figur paling siap secara keseluruhan untuk menjalankan tugas kenegaraan," terangnya.

Fuad menjelaskan banyak aspek yang menjadi dasar penilaian, mulai dari kesehatan, kesamaptaan, kemampuan peraturan baris-berbaris (PBB), wawasan kebangsaan, kepribadian, disiplin, hingga kesiapan mental peserta.

Proses seleksi sendiri dilakukan berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga verifikasi nasional. Dari setiap provinsi nantinya dipilih tiga pasang peserta yang akan mengikuti seleksi tingkat pusat berdasarkan akumulasi nilai keseluruhan.

"Nanti ada perankingan atau akumulasi nilai dari seluruh tahapan seleksi. Akumulasi nilai tertinggi itulah yang menjadi pertimbangan untuk diutus mengikuti seleksi tingkat pusat," ujarnya.

Fuad juga menegaskan keputusan peserta yang lolos ke tingkat nasional bukan ditentukan satu pihak saja. Ia menyebut ada keterlibatan lintas unsur, mulai dari BPIP, DPPI Pusat, hingga Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres).

Baca Juga: Siswi Makassar Dicoret dari Paskibraka, Seleksi Diduga Sarat Kecurangan

Baca Juga: BPIP Dorong Revisi UU Sisdiknas untuk Perkuat Pendidikan Berkarakter dan Berkeadilan

"Keputusan tidak ditentukan satu orang atau satu lembaga saja. Ini hasil penilaian lintas unsur sesuai pedoman nasional," tuturnya.

Oleh karena itu, BPIP meminta masyarakat tidak langsung menyimpulkan polemik hanya berdasarkan potongan informasi yang viral di media sosial.

"Yang penting ditegaskan, seluruh proses harus dilihat secara utuh dan proporsional, tidak hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar di media sosial," tambahnya.