Siswi Makassar Dicoret dari Paskibraka, Seleksi Diduga Sarat Kecurangan

Proses seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memicu kontroversi.

Isu ini mencuat setelah Cathlyn Yvaine Lesmana, siswi berprestasi asal SMAS Cerdas Bangsa Makassar, dilaporkan dicoret dari daftar calon Paskibraka nasional yang diproyeksikan bertugas di Istana Negara.

Ketua Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Makassar, Yusuf A. Bachtiar Mappiare, membeberkan kronologi sekaligus indikasi kecurangan yang dinilai tidak sesuai SOP.

"Sistem seleksinya sendiri tidak transparan dan kabupaten/kota lainnya pasti sepakat," ujar Yusuf, dikutip Kamis (28/5).

Selain itu, pada pelaksanaan tes hari terakhir yang jatuh pada tanggal 21 Mei 2026, seluruh pendamping utusan daerah secara mendadak diperintahkan keluar dari ruangan. Pengusiran dilakukan tanpa alasan logis, padahal pendamping mengantongi ID card resmi. Regulasi wajib mengizinkan dua pendamping memantau jalannya penilaian.

Kemudian tes kepribadian memegang porsi bobot yang sangat besar, yakni mencapai 40 persen dari total nilai pemeringkatan. Namun, hasil nilai tersebut baru dipublikasikan dua hari pasca-ujian.

"Baru seleksi kepribadian itu nilainya keluar 2 hari setelah seleksi, jadi bisa orang berspekulasi baru diatur nilainya," imbuh Yusuf.

Yusuf menilai pelaksanaan tahap Pemantauan Akhir (Pantukhir) di tingkat Provinsi Sulsel keliru. Ketika seluruh nilai metode tes rampung diakumulasi, pantukhir tidak boleh lagi menguji ulang fisik atau postur tubuh. 

"Pantukhir yang di tingkat provinsi tidak sesuai aturan. Karena harusnya penentuan itu tidak ada lagi pantukhir yang dicek lagi postur dan sebagainya. Harusnya sudah data dan nilai," ujarnya.

Yusuf juga menyoroti adanya opini miring bahwa Makassar terlalu sering meloloskan wakilnya ke tingkat nasional.

Yusuf menegaskan bahwa tidak ada satu pun pasal hukum atau aturan pembatasan kuota yang melarang daerah tertentu mengirimkan utusan terbaik secara berturut-turut jika mereka memang unggul secara kompetensi.

"Ada panitia dan pihak sana bilang jangan Makassar terus padahal tidak ada aturan mengatur tersebut," kata Yusuf. 

Baca Juga: PPPK Paruh Waktu Desak Pemerintah: Stop Gaji Nol Rupiah!

Baca Juga: Kronologi Bocah SD di Makassar Tewas di Rumah Kosong, Ayah Pulang Ngojek Mencari hingga Subuh

"Terpentingkan kualitas dilihat bukan asal daerah. kalau memang asal daerah dilihat, kenapa di seleksi. Mendingan digilir saja," tambahnya.

Di sisi lain, pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel membantah tudingan intervensi tersebut dan menyatakan bahwa siswi yang bersangkutan gugur karena bukan peraih nilai tertinggi.