Konflik Timur Tengah Bikin Jumlah Wisman ke Bali Turun, tapi Penerimaan Pajak Justru Naik

Konflik di Timur Tengah memang mulai terasa terhadap sektor pariwisata Bali, terutama dari sisi kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Namun di tengah dinamika global tersebut, penerimaan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) di Pulau Dewata justru menunjukkan tren peningkatan.

Gubernur Bali, Wayan Koster, mengungkapkan bahwa penerimaan PHR Bali periode 1 Januari hingga 27 Mei 2026 mencapai Rp2,89 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp2,62 triliun.

Jika dihitung hingga akhir Mei 2026, penerimaan PHR diperkirakan menembus Rp2,9 triliun atau naik hampir Rp300 miliar secara tahunan. Kenaikan tersebut terjadi baik pada pajak hotel maupun pajak restoran.

Menurut Koster, pajak hotel meningkat dari Rp1,7 triliun menjadi Rp1,8 triliun, sementara pajak restoran naik dari Rp885 miliar menjadi Rp1 triliun. Data tersebut diperoleh melalui sistem pelaporan daring sehingga dinilai akurat dan terverifikasi. Dari seluruh kabupaten/kota di Bali, hanya Buleleng dan Klungkung yang mencatat penurunan, sementara daerah lainnya mengalami kenaikan.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Bali mengakui konflik Timur Tengah tetap memberikan dampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan asing. Secara kumulatif, kunjungan wisman selama Januari hingga April 2026 tercatat turun 0,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan paling terasa terjadi pada Maret dan April. Bahkan khusus pada April 2026, jumlah wisatawan asing yang datang ke Bali turun hingga 9 persen. Namun kondisi tersebut mulai menunjukkan perbaikan pada Mei, ketika penurunan kunjungan menyusut menjadi 7 persen.

Koster menilai kondisi ini menunjukkan daya tahan sektor pariwisata Bali masih cukup kuat. Meskipun jumlah wisatawan asing berkurang, dampaknya terhadap tingkat hunian hotel dan penerimaan pajak tidak mengalami penurunan.

"Jadi minusnya menurun, tapi kalau melihat dampaknya terhadap tingkat hunian hotel dan dampak terhadap pajak hotel ini meningkat, artinya meskipun jumlah wisatawan asingnya ini turun tapi dampak terhadap PHR tidak turun," ujarnya dikutip dari ANTARA.

Baca Juga: Soal Klaim Cabut Blokade Pelabuhan oleh Trump, Iran: Mengkhianati Diplomasi Lagi

Selain menghadapi tantangan dari situasi global, Pemprov Bali juga menyoroti persoalan akomodasi ilegal yang dinilai berpengaruh terhadap tata kelola pariwisata dan penerimaan daerah. Koster mengatakan masih banyak vila dan penginapan yang beroperasi tanpa izin serta tidak membayar pajak, namun tetap dipasarkan dengan harga murah melalui berbagai platform.

Karena itu, pemerintah daerah berupaya memastikan wisatawan menggunakan akomodasi yang memiliki izin resmi, sehingga pertumbuhan sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah sekaligus menjaga kualitas industri pariwisata Bali.