Bongkar-Bongkar MBG Dimulai! Pemerintah Temukan Pembengkakan SPPG, Anggaran Bisa Menyusut

Pemerintah mulai melakukan penataan besar-besaran terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah menemukan sejumlah catatan dalam pelaksanaannya, termasuk indikasi pembengkakan operasional pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Temuan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan penghitungan ulang kebutuhan anggaran program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut untuk tahun mendatang.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan proses evaluasi yang sedang berjalan justru menunjukkan kebutuhan anggaran MBG berpotensi lebih rendah dibandingkan perhitungan sebelumnya.

“Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini,” kata Prasetyo saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Menurut Prasetyo, pemerintah saat ini masih melakukan penghitungan secara rinci bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan kebutuhan riil program tersebut.

Ia menegaskan proses yang berlangsung bukan bertujuan memangkas program, melainkan memastikan penggunaan anggaran berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan maupun dengan BGN. Jadi dari proses penataan nanti akan akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa,” ujarnya.

Prasetyo menjelaskan evaluasi yang dilakukan mencakup seluruh aspek pelaksanaan MBG, mulai dari kebutuhan anggaran hingga operasional SPPG yang saat ini terindikasi mengalami pembengkakan.

Karena itu, pemerintah memandang perlu dilakukan penataan menyeluruh agar program tetap berjalan optimal tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.

Meski demikian, Prasetyo memastikan layanan MBG yang sudah berjalan tidak akan terganggu selama proses evaluasi berlangsung.

Pemerintah juga tetap melakukan pengawasan agar kualitas layanan kepada penerima manfaat tetap terjaga selama masa penyesuaian.

“Kita target awal satu bulan ini harus harus sudah selesai. Tapi tentunya kan semua ada dinamikanya ya. Makanya yang pertama tentu tadi kita tekankan adalah yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan,” tegasnya.

Ia menambahkan, proses pembenahan tidak hanya ditujukan untuk menekan biaya, tetapi juga memastikan standar pelayanan tetap terjaga.

“Yang sudah baik pun juga harus ada pengawasan supaya kualitasnya bisa terjaga. Kita tidak ingin ada penurunan,” lanjut Prasetyo.

Sebelumnya, beredar informasi yang menyebut anggaran MBG tahun 2026 dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

Baca Juga: Diduga Ada Praktik Jual-Beli Titik Dapur Gizi, Zulhas Sebut Anggaran MBG Bocor Rp1 Triliun Per Bulan

Namun, Badan Gizi Nasional membantah kabar tersebut dan menegaskan angka Rp268 triliun memang sudah ditetapkan sejak awal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

“Informasi tersebut dipastikan tidak benar, sebab anggaran resmi BGN tahun 2026 yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 sejak awal adalah sebesar Rp268 triliun,” tulis BGN melalui akun Instagram resminya.

Dengan adanya evaluasi terbaru, pemerintah kini berupaya memastikan besaran dana yang digunakan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan sekaligus memperkuat tata kelola program MBG agar lebih efisien dan berkelanjutan.