Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Ekonom AS Peringatkan, MBG Berubah Jadi Jerat Ekonomi-Politik Cekik Prabowo

Ekonom AS Peringatkan, MBG Berubah Jadi Jerat Ekonomi-Politik Cekik Prabowo Kredit Foto: ChatGPT/Al Musthafa Gustar's
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ekonom asal Amerika Serikat (AS) Steve Hanke memperingatkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi berubah menjadi jerat ekonomi dan politik yang mencekik Presiden Prabowo Subianto.

Mantan penasihat ekonomi Presiden Soeharto itu menyoroti langkah PDI-P yang melarang anggotanya mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

“Partai PDI-P, yang didirikan oleh Megawati Sukarnoputri, menyatakan anggotanya akan dilarang mengelola dapur dalam program makan gratis Prabowo. Program makan gratis Prabowo sedang berubah menjadi jerat ekonomi dan politik di leher Prabowo,” tulisnya, dikutip Kamis (23/7).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan larangan bagi seluruh anggota dan kader partai untuk terlibat dalam pengelolaan dapur atau SPPG dalam program MBG. 

Ia mengingatkan akan ada sanksi tegas bagi kader yang nekat mengambil keuntungan komersial atau terlibat dalam rantai bisnis program tersebut.

PDI-P menekankan bahwa program pemenuhan gizi masyarakat tidak boleh dijadikan ladang bisnis atau sarana mencari keuntungan pribadi maupun kelompok.

Baca Juga: Kepala BGN Siapkan Diri MBG Dikritik Habis-habisan, tapi Minta Jangan...

"Karena kami sudah melarang anggota dan kader PDI Perjuangan untuk terlibat dalam program tersebut, maka kami berkirim surat kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Sampai sekarang kami belum menerima jawaban dari surat tersebut. Kami akan tunggu, kalau tidak ada respons, kami akan kirim surat kembali," kata Hasto di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Senin.

Larangan ini diterbitkan untuk menjaga integritas partai sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang serta praktik korupsi.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya