Kredit Foto: ChatGPT/Al Musthafa Gustar's
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia tetap berkomitmen pada kontrak impor jangka panjang minyak dan gas bumi (migas), meskipun Selat Hormuz kembali dibuka.
"Kalau persoalan impor minyak mentah, sekali pun Selat Hormuz-nya sudah dibuka, tetap kami sudah melakukan kontrak jangka panjang dengan negara-negara lain," ujar Bahlil saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026) dikutip dari ANTARA.
Meski demikian, Bahlil menyatakan pemerintah tetap membuka peluang untuk mengakses impor migas dari kawasan Timur Tengah apabila tersedia harga yang lebih kompetitif.
Senada dengan pernyataan tersebut, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyampaikan pemerintah akan memprioritaskan impor migas dari negara yang menawarkan harga lebih kompetitif.
"Seperti yang sudah dikatakan Pak Menteri, semua alternatif kalau lebih kompetitif tentu akan diprioritaskan," kata Laode.
Terkait dampak pembukaan Selat Hormuz terhadap harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), Laode menjelaskan pemerintah menetapkan ICP berdasarkan perhitungan bulanan.
Menurut dia, perkembangan pascapembukaan Selat Hormuz akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan ICP untuk bulan berikutnya.
"Kami lihat dulu seberapa turunnya dengan adanya komitmen damai ini. Dari situ nanti kami hitung dengan formulanya," ujar Laode.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran telah rampung dan Selat Hormuz akan kembali dibuka setelah penandatanganan kesepakatan tersebut pada Jumat (19/6).
Melalui platform media sosial Truth Social, Trump menyebut pembukaan kembali Selat Hormuz dilakukan tanpa biaya tol dan disertai pencabutan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat.
Di tengah perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan kemandirian energi nasional.
Baca Juga: Hore! Selat Hormuz Sebentar Lagi Dibuka, AS-Iran Sudah Baikkan
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri.
Menurut Qodari, Presiden Prabowo sejak awal menempatkan kemandirian energi sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya.
"Bangsa ini harus mandiri. Bangsa ini harus maju. Lepas dari ketergantungan pangan, lepas dari ketergantungan energi. Itu kan semua (usaha) Pak Prabowo," kata Qodari.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Amry Nur Hidayat
Tag Terkait:
