Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

PDIP: Kami Tidak Seperti Golkar yang Candu Kekuasaan

PDIP: Kami Tidak Seperti Golkar yang Candu Kekuasaan Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Polemik antarpartai politik kembali mencuat setelah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) merespons sindiran Partai Golkar yang mempertanyakan posisi politik PDIP sebagai partai penyeimbang di luar kabinet pemerintahan.

Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus, menanggapi dengan nada tegas dan menyarankan agar Golkar tidak terlalu mencampuri urusan internal partai lain, terlebih dalam hal pilihan sikap politik.

"PDI Perjuangan bukanlah partai seperti Golkar yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa. Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan, seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang," kata Deddy dalam keterangannya, dikutip Minggu (21/6/2026).

Meski demikian, Deddy mengakui bahwa berada dalam lingkar kekuasaan memang memiliki sejumlah keuntungan politik. Namun justru di titik itu, ia mempertanyakan sikap pihak-pihak yang kerap menyoroti keputusan PDIP memilih berada di luar pemerintahan.

Ia juga menegaskan bahwa PDIP tetap menghormati setiap partai politik yang memilih bergabung dalam kabinet. Karena itu, menurutnya, sikap saling menghargai juga seharusnya berlaku dari pihak lain, termasuk Golkar.

Baca Juga: PDIP Sentil Posisi DPR: Kalau Cuma Nurut Pemerintah, Bedanya dengan Orde Baru Apa?

"Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan," ujarnya.

Lebih jauh, Deddy kembali menegaskan bahwa posisi PDIP sebagai partai penyeimbang dijalankan melalui fungsi checks and balances di parlemen. Ia menilai kondisi parlemen saat ini membuat fungsi kontrol terhadap eksekutif menjadi tidak ideal.

Menurutnya, dominasi partai-partai pendukung pemerintah di DPR membuat kritik terhadap kebijakan eksekutif berpotensi melemah.

"Dalam kondisi mayoritas kursi dikuasai oleh partai-partai yang juga duduk di kabinet, sulit membayangkan fraksi-fraksi tersebut mau, mampu, dan berani menyampaikan kritik atas penyimpangan atau memberikan pendapat yang berbeda,” lanjutnya.

Baca Juga: PKB Semprot PDIP: Jangan Main Dua Kaki, Oposisi Ya Oposisi!

Deddy bahkan melontarkan perbandingan tajam dengan era Orde Baru jika fungsi pengawasan DPR tidak berjalan optimal. Ia mempertanyakan urgensi keberadaan parlemen jika hanya mengikuti kehendak eksekutif.

"Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?" sentil dia.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Belinda Safitri
Editor: Belinda Safitri