Piutang Pemerintah Tembus Rp110 Triliun, PLN Tambah Utang Bank Rp36 Triliun di 2025

PT PLN (Persero) menghadapi tekanan likuiditas yang cukup besar sepanjang 2025. Di tengah lonjakan piutang pemerintah hingga Rp110,74 triliun, perusahaan listrik pelat merah itu tercatat menambah utang bank jangka pendek sebesar Rp36,51 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian 2025, piutang pemerintah PLN melonjak dari Rp43,29 triliun pada 2024 menjadi Rp110,74 triliun pada akhir 2025 atau meningkat Rp67,45 triliun dalam setahun.

Kenaikan tersebut berasal dari piutang kompensasi sebesar Rp84,86 triliun, piutang subsidi Rp12,26 triliun, serta piutang program diskon listrik Rp13,60 triliun.

Pada saat yang sama, kondisi kas PLN justru menunjukkan pelemahan. Saldo kas dan setara kas turun dari Rp61,36 triliun menjadi Rp42,20 triliun. Penurunan yang lebih tajam terlihat pada arus kas operasi yang anjlok dari Rp75,35 triliun pada 2024 menjadi hanya Rp9,91 triliun pada 2025.

Head of Industrial and Transport Decarbonization INDEF Green Transition Institute (GTI), Andry Satrio Nugroho, menilai membengkaknya piutang pemerintah menjadi salah satu faktor utama yang menekan likuiditas PLN.

"PLN membukukan kompensasi Rp112,73 triliun sebagai pendapatan, tetapi piutang pemerintah naik Rp67,45 triliun dalam tahun yang sama. Itu berarti sekitar sepertiga dari seluruh dukungan pemerintah yang dibukukan tahun 2025 tidak diterima sebagai uang, melainkan menumpuk sebagai tagihan. Pendapatan diakui, tetapi duitnya tidak masuk," ujar Andry kepada Warta Ekonomi, Minggu (21/6/2026).

Data laporan keuangan menunjukkan pendapatan kompensasi yang diakui PLN sepanjang 2025 mencapai Rp112,73 triliun. Namun penerimaan kas kompensasi yang masuk pada tahun berjalan hanya sebesar Rp65,32 triliun.

Menurut Andry, kondisi tersebut menjelaskan mengapa tekanan kas PLN jauh lebih besar dibandingkan yang tercermin dari laba bersih perusahaan.

Sepanjang 2025, PLN masih membukukan laba bersih sebesar Rp7,26 triliun. Namun angka tersebut turun 65,8% dibandingkan laba bersih tahun sebelumnya yang mencapai Rp21,23 triliun.

"Selain turun, laba Rp7,26 triliun ini sebagian besar bukan kas. Buktinya kas dan setara kas turun Rp19,16 triliun, sementara piutang pemerintah naik Rp67,45 triliun. Jadi ada pendapatan yang diakui, tetapi belum berubah menjadi uang tunai," katanya.

Di tengah tekanan tersebut, PLN tercatat meningkatkan penggunaan pinjaman jangka pendek dari perbankan. Posisi utang bank jangka pendek naik dari Rp21,78 triliun pada 2024 menjadi Rp58,29 triliun pada 2025 atau bertambah sekitar Rp36,51 triliun.

"Kalau kita lihat piutang pemerintah naik Rp67,45 triliun, lalu utang bank jangka pendek naik Rp36,51 triliun. Artinya PLN meminjam dari bank untuk membiayai piutang yang seharusnya dibayar negara. Kompensasi listrik kita ini sebenarnya sedang dibiayai oleh utang bank," ujar Andry.

Menurut dia, pinjaman tersebut bukan digunakan untuk menutup kegiatan operasional sehari-hari, melainkan untuk menjaga kemampuan pendanaan perusahaan ketika kas operasi tidak lagi cukup membiayai kebutuhan investasi.

"PLN menarik utang bank bukan untuk menambal operasi, melainkan karena kas operasinya yang tergerus kompensasi yang belum dibayar sudah tidak lagi cukup membiayai belanja modalnya. Seandainya negara membayar kompensasi penuh, kas operasi PLN akan berada di kisaran Rp57 triliun sampai Rp63 triliun, hampir cukup mendanai sendiri seluruh belanja modalnya tanpa tambahan utang besar dari bank," jelasnya.

Tekanan likuiditas tersebut juga tercermin dari munculnya fasilitas pembiayaan pemasok atau supplier financing dalam laporan keuangan PLN. Sepanjang 2025, PLN memperoleh pembiayaan pemasok sebesar Rp9,27 triliun dan melakukan pembayaran sebesar Rp2,01 triliun.

Andry menilai penggunaan fasilitas tersebut menunjukkan semakin ketatnya ruang likuiditas perusahaan.

"Ketika kas mengetat, PLN mulai menggunakan pembiayaan rantai pasok melalui bank. Ini tanda tekanan modal kerja semakin besar. Jadi tekanan kas PLN tidak hanya muncul dalam bentuk utang bank, tetapi juga menjalar ke pola pembayaran kepada pemasok energinya," kata dia.

Di sisi lain, total utang usaha PLN kepada pemasok energi, penyedia barang dan jasa, serta pemasok tenaga listrik tercatat mencapai Rp70,94 triliun pada akhir 2025. Angka tersebut terdiri dari utang pembelian bahan bakar, barang dan jasa sebesar Rp36,30 triliun serta utang pembelian tenaga listrik sebesar Rp34,64 triliun.

Menariknya, nilai piutang pemerintah yang mencapai Rp110,74 triliun tercatat lebih besar Rp39,80 triliun dibandingkan seluruh utang usaha PLN kepada pemasok dan vendor yang sebesar Rp70,94 triliun.

Pada saat yang sama, kebutuhan energi PLN terus meningkat. Total beban bahan bakar dan pembelian tenaga listrik mencapai Rp393,82 triliun sepanjang 2025, naik Rp35,90 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp357,92 triliun.

Kenaikan tersebut terutama berasal dari biaya gas alam dan bahan bakar minyak (BBM), sementara biaya batu bara meningkat lebih terbatas.

Menurut Andry, tekanan likuiditas PLN pada akhirnya tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga berpotensi dirasakan oleh pemasok energi yang selama ini menopang sistem ketenagalistrikan nasional.

"Penambang yang memasok PLN menanggung tekanan juga. Di sisi harga, mereka sudah menjual ke PLN pada harga DMO yang menekan margin. Di sisi pembayaran, mereka menghadapi risiko tagihan yang dibayar lebih lama karena kondisi kas PLN saat ini. Jadi mereka rugi di harga sekaligus menunggu lebih lama untuk dibayar," ujarnya.