Diserang Parpol Lain, PDIP Balas Pedas: Mau Indonesia Jadi Korea Utara?

Posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) yang memilih berada di luar pemerintahan kembali memantik perdebatan. Setelah sejumlah partai politik mempertanyakan sikap PDIP sebagai partai penyeimbang, partai berlambang banteng itu akhirnya melontarkan respons keras yang langsung menyita perhatian publik.

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus bahkan menyinggung negara-negara otoriter saat menjelaskan pentingnya keberadaan kekuatan politik di luar pemerintahan. Menurutnya, demokrasi justru membutuhkan perbedaan posisi dan kontrol terhadap kekuasaan agar tidak berjalan tanpa pengawasan.

Deddy mengaku heran melihat adanya pihak-pihak yang tampak tidak nyaman dengan keputusan PDIP untuk berada di luar kabinet pemerintahan.

“Saya heran mengapa partai lain terkesan tidak ikhlas jika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan,” kata Deddy, dalam keterangannya, dikutip Senin (22/6/2026).

Ia kemudian menilai bahwa kondisi ketika seluruh partai politik berada dalam satu barisan pemerintahan bukanlah gambaran ideal bagi sebuah negara demokrasi.

“Negara yang seluruh partai politiknya berada di dalam pemerintahan hanya ada di negara-negara otoriter seperti Korea Utara atau negara dengan sistem partai komunis seperti di Tiongkok,” ujarnya.

Baca Juga: Demokrat Soal Jokowi Dorong Prabowo-Gibran 2 Periode: Kami Belum...

Menurut anggota Komisi II DPR RI tersebut, Indonesia dibangun di atas sistem demokrasi yang justru memberi ruang bagi perbedaan pandangan politik. Karena itu, keberadaan partai di luar pemerintahan dinilai sebagai sesuatu yang wajar dan bahkan diperlukan.

Deddy juga menegaskan bahwa PDIP tidak memiliki ketergantungan terhadap kekuasaan. Ia menyindir pihak-pihak yang selalu ingin berada dalam lingkar pemerintahan, baik saat menang maupun kalah dalam pemilu.

“Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan, seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang,” sentil dia.

Meski mengakui bahwa berada di dalam pemerintahan memberikan berbagai keuntungan politik karena membuka akses terhadap kekuasaan, Deddy menilai pilihan untuk berada di luar kabinet seharusnya tetap dihormati.

Baginya, fungsi utama partai penyeimbang adalah menjaga mekanisme checks and balances agar pemerintahan tetap berjalan sesuai koridor demokrasi. Ia khawatir jika seluruh kekuatan politik hanya menjadi pendukung pemerintah, maka fungsi pengawasan parlemen akan kehilangan maknanya.

Baca Juga: Pesona Jokowi Bikin PSI Meledak, PDIP Panas?

Menurut Deddy, kondisi tersebut bahkan dapat mengingatkan publik pada praktik politik di masa lalu ketika DPR hanya menjadi stempel kebijakan pemerintah.

“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?” sentilnya.

Pernyataan Deddy menjadi sinyal bahwa PDIP tidak bergeming meski posisinya sebagai partai di luar pemerintahan terus menjadi sasaran kritik.