Bocor! DPR Ngaku Tak Bisa Sembarangan Kritik Pemerintah, Ada Tekanan?

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus, Deddy Yevri Sitorus, mengungkapkan adanya keluhan dari sesama anggota DPR terkait sulitnya menyuarakan kritik secara terbuka terhadap kebijakan eksekutif. 

Kondisi tersebut, menurutnya, terjadi karena banyak anggota DPR berasal dari partai politik yang juga masuk dalam Kabinet Merah Putih.

“Saya pribadi selaku anggota DPR sering menerima curhat dari sesama anggota dewan tentang betapa sulitnya mereka berbicara dengan leluasa karena posisi di dalam pemerintahan atau takut mendapat telepon dari sana-sini,” kata Deddy, dalam keterangannya, dikutip Minggu (21/6/2026).

“Coba cek, apakah partai-partai yang memiliki menteri di kabinet berani menyampaikan kritik terhadap menteri mereka atau pemerintahan secara umum?” jelas dia.

Pernyataan itu sekaligus merespons pertanyaan sejumlah partai politik yang menyoal posisi politik PDIP di kancah pemerintahan saat ini.

Deddy menegaskan bahwa keputusan PDIP untuk berada di luar kabinet bukanlah karena kegagalan memperoleh akses kekuasaan. Ia menilai partainya memang tidak berpandangan bahwa harus selalu berada dalam lingkar pemerintahan, baik saat menang maupun kalah dalam kontestasi politik.

Baca Juga: PDIP Sentil Posisi DPR: Kalau Cuma Nurut Pemerintah, Bedanya dengan Orde Baru Apa?

Meski mengakui bahwa posisi di kabinet memberikan keuntungan politik bagi partai, ia mempertanyakan pihak-pihak yang justru mempersoalkan pilihan PDIP sebagai penyeimbang di luar pemerintahan.

Menurutnya, keberadaan partai di luar kabinet penting untuk menjaga fungsi checks and balances DPR terhadap eksekutif. Jika tidak, ia khawatir fungsi kontrol parlemen akan melemah.

“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?” sentilnya. 

Deddy juga menekankan bahwa peran partai penyeimbang bukan berarti menolak semua kebijakan pemerintah. Sebaliknya, partai tetap dapat mendukung kebijakan yang dinilai baik, sembari tetap memiliki ruang untuk mengkritik dan memberikan masukan.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga menegaskan bahwa posisi penyeimbang yang dipilih partainya bukanlah sikap abu-abu atau setengah hati.

"PDI Perjuangan telah memutuskan bahwa PDI Perjuangan berposisi sebagai Partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu-abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara negara barat yang menjalankan sistem oposisi," kata Said, Kamis (18/6).

Baca Juga: Demo Tiada Henti, Wakil Rakyat Akhirnya Beberkan Janji Baru Soal BBM hingga MBG

Said menambahkan, PDIP tetap akan memberikan dukungan apabila kebijakan pemerintah dinilai berpihak kepada rakyat hingga akhir masa pemerintahan.

"Kalau pemerintah kinerja dan kebijakannya bagus untuk rakyat, sudah seharusnya bagi PDI Perjuangan memberikan dukungan hingga 2029, meskipun PDI Perjuangan tidak mendapatkan manfaat elektoral dari kinerja bagus tersebut," tutur dia.