Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus menegaskan sikap politik PDI-P berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan berperan sebagai penyeimbang kekuasaan.
Menurutnya, posisi PDI-P jelas diperlukan sebagai penyeimbang karena mayoritas kursi DPR kini dikuasai partai-partai pendukung pemerintah.
"Posisi PDI-P sudah tegas, berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan. Kenapa perlu menjadi penyeimbang, karena mayoritas DPR sudah dikuasai oleh partai-partai yang masuk dalam pemerintahan. Kurang terang benderang apa urusan ini bagi dia?" ujar Deddy, dikutip Senin (22/6).
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid meminta PDI-P memperjelas sikap politiknya. Ia menilai, jika memilih berada di luar pemerintahan, sebaiknya PDI-P bersikap sebagai oposisi secara tegas, bukandengan posisi yang dianggap masih “abu-abu”.
Jazilul menekankan bahwa partai-partai koalisi sedang berjuang mewujudkan janji-janji Presiden Prabowo, sehingga sikap PDI-P perlu lebih jelas.
“Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata," ujar Jazilul, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Ia juga mempertanyakan konsep “partai penyeimbang” yang selama ini disampaikan PDI-P. Menurut Jazilul, sikap tersebut belum terlihat nyata dan menimbulkan kesan tidak konsisten.
Baca Juga: Sebut Negara Tanpa Oposisi Mirip Korea Utara, PDIP Sentil Golkar
"Belum, belum. Karena selama ini memang ada kesan gitu, di sana dan di sini, belum tegas posisinya. Menyeimbangkan kayak apa, itu enggak paham," kata Jazilul.
Pernyataan ini muncul di tengah isu bahwa PDI-P berada di balik sejumlah aksi demonstrasi mahasiswa terhadap pemerintah, termasuk kabar kehadiran Andi Widjajanto dalam unjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
