Listrik Jawa Belum Stabil, Direksi PLN Dipanggil Prabowo

Jajaran direksi PT PLN (Persero) dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (22/6/2026), di tengah gangguan keandalan pasokan listrik di sejumlah wilayah Pulau Jawa dalam beberapa hari terakhir.

Sejumlah direksi yang hadir antara lain Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Manajemen Pembangkitan Rizal Calvary Marimbo, Direktur Teknologi, Engineering dan Keberlanjutan Edwin Nugraha Putra, serta Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis Rakhmad Dewanto Haris J.

Sebelum memasuki Istana, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa pemadaman listrik masih terjadi di beberapa titik, namun telah menunjukkan penurunan intensitas seiring proses pemulihan sistem.

Ia menjelaskan, pasokan energi primer untuk pembangkit listrik, baik milik PLN maupun Independent Power Producer (IPP), mulai kembali mengalir sejak pekan lalu.

“Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit, baik PLN maupun IPP, minggu lalu mulai mengalir dan memperkuat ketahanan sistem kelistrikan di Pulau Jawa,” ujar Darmawan.

Menurut dia, pada Jumat lalu terdapat dua pembangkit besar milik mitra yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem operasi.

“Kami juga mohon maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan akibat pemadaman bergilir tersebut,” katanya.

Darmawan menambahkan, PLN bersama mitra telah melakukan langkah pemulihan dengan menurunkan tim teknis ke lapangan. Salah satu pembangkit kini telah kembali beroperasi dan tersinkronisasi dengan sistem kelistrikan Jawa.

“Pembangkit tersebut sudah berhasil dipulihkan dan kembali memasok listrik ke sistem,” ujarnya.

Ia juga menyebut PLN melakukan penguatan rantai pasok energi primer serta optimalisasi operasional pembangkit untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional.

“Kami melakukan upaya all out 24 jam sehari, tujuh hari seminggu untuk memastikan keandalan sistem tetap terjaga,” tegasnya.

Sorotan Ekonom terhadap Struktur Keuangan PLN

Di sisi lain, Ekonom INDEF Andry Satrio Nugroho menilai gangguan pasokan listrik dalam beberapa waktu terakhir tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor, termasuk aspek operasional dan kondisi keuangan perusahaan.

INDEF mencatat PT PLN (Persero) membukukan utang usaha sebesar Rp70,94 triliun pada 2025, yang terdiri dari kewajiban pembelian bahan bakar, barang dan jasa, serta tenaga listrik.

Lebih dari 70% dari total kewajiban tersebut merupakan pembayaran kepada pihak ketiga, termasuk pemasok energi dan penyedia jasa pembangkitan.

Andry menyebut kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap arus kas di sisi pemasok energi, khususnya sektor batu bara yang menjadi salah satu penopang utama pembangkit listrik nasional.

“Penambang yang memasok PLN menghadapi tekanan dari sisi harga akibat Domestic Market Obligation (DMO), serta dari sisi pembayaran yang cenderung lebih lama,” ujarnya.

Piutang Pemerintah dan Likuiditas Perusahaan

Dalam catatannya, INDEF juga menyampaikan bahwa piutang pemerintah kepada PLN mencapai Rp110,74 triliun pada 2025, yang terdiri dari piutang kompensasi, subsidi, dan program diskon listrik.

Namun demikian, data tersebut merupakan bagian dari laporan keuangan yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait, termasuk pemerintah maupun perseroan.

Dalam periode yang sama, PLN tercatat meningkatkan utang bank jangka pendek menjadi Rp58,29 triliun dari Rp21,78 triliun pada tahun sebelumnya.

Baca Juga: PLN Kerja Maraton 7 Hari 7 Malam, Sistem Kelistrikan Jawa Berangsur Pulih

Baca Juga: Dalam Waktu 96 Jam, PLN Sudah Empat Kali Minta Maaf atas Pemadaman Bergilir di Jawa

Menurut Andry, kondisi tersebut mencerminkan adanya kebutuhan pengelolaan likuiditas dalam menghadapi perbedaan waktu penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan.

“Hal ini berkaitan dengan pengelolaan arus kas di tengah kebutuhan pembiayaan operasional dan investasi,” ujarnya.

Arus Kas dan Beban Energi

INDEF mencatat saldo kas dan setara kas PLN turun dari Rp61,36 triliun menjadi Rp42,20 triliun pada 2025, sementara arus kas operasi menurun menjadi Rp9,91 triliun.

Sepanjang 2025, beban bahan bakar dan pembelian tenaga listrik tercatat mencapai Rp393,82 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan tersebut terutama berasal dari komponen gas alam dan bahan bakar minyak, sementara batu bara mengalami kenaikan lebih moderat.

Hingga berita ini diturunkan, PT PLN (Persero) belum memberikan tanggapan resmi terkait data dan analisis yang disampaikan oleh pihak INDEF tersebut.