Kemenkeu Dorong Pemda Cari Dana Sendiri, Sekolah dan Rumah Sakit Tak Perlu Tunggu APBN

Pemerintah mulai mendorong pemerintah daerah agar tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pusat untuk membiayai pembangunan, melainkan juga memanfaatkan berbagai skema pembiayaan yang tersedia guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pemerintah daerah kini dapat mengakses pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membangun berbagai fasilitas penting seperti sekolah, rumah sakit, jaringan air bersih hingga jalan daerah.

Menurut Askolani, skema pembiayaan tersebut menawarkan bunga yang relatif rendah dengan jangka waktu pembayaran yang bisa mencapai lima tahun sehingga dinilai mampu membantu daerah yang memiliki keterbatasan fiskal.

"Dengan bunga yang relatif rendah, banyak proyek yang bisa dilakukan Pemda mulai dari bangun sekolah, bangun rumah sakit, PDAM, bangun jalan yang tentunya ini kita juga dukung ke depan," ujar Askolani.

Langkah tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai daerah tetap memiliki peluang untuk meningkatkan pembangunan meski menghadapi keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat.

Menurut Purbaya, semakin kuat kemampuan fiskal daerah maka semakin besar pula kontribusi yang bisa diberikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah membuka ruang peningkatan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2027 yang nilainya berpotensi jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Purbaya mengungkapkan bahwa dalam perhitungan awal, pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp40 triliun untuk daerah pada tahun depan.

Namun angka tersebut masih berpeluang meningkat secara signifikan hingga mencapai Rp90 triliun tergantung hasil pembahasan APBN 2027 bersama Presiden Prabowo Subianto dan para pemangku kepentingan lainnya.

"Untuk daerah tahun depan TKD, jadi kira-kira untuk sekarang itu sementara ada peningkatan sekitar Rp 40 triliun untuk daerah, tetapi range-nya bisa naik sampai Rp 90 triliun, tergantung nanti diskusi di APBN-nya seperti apa ya. Jadi ruang itu terbuka," kata Purbaya.

Ia menjelaskan bahwa ruang penambahan anggaran tersebut tetap harus mempertimbangkan kondisi fiskal nasional dan arah kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Meski peluang peningkatan TKD cukup besar, Kementerian Keuangan memastikan kebijakan fiskal tetap dijalankan secara hati-hati agar defisit APBN tidak melewati batas aman yang telah ditetapkan.

Purbaya menegaskan pemerintah akan menjaga defisit anggaran tetap berada di bawah 3 persen karena stabilitas fiskal menjadi salah satu faktor yang terus diperhatikan investor dan lembaga internasional.

"Jangan sampai kita lewat 3% karena kita diawasi oleh lembaga-lembaga dunia yang melihat apakah kita bisa menjalankan kebijakan yang prudent atau tidak. Begitu tidak prudent, mereka akan menghukum kita. Jadi saya hati-hati sekali di situ," ujarnya.

Menurutnya, Presiden Prabowo tetap memiliki ruang untuk menentukan arah akhir alokasi anggaran daerah, termasuk kemungkinan penambahan dana transfer yang lebih besar apabila dianggap mendukung percepatan pembangunan nasional.

Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027, pemerintah memang telah menyiapkan pagu indikatif TKD dalam kisaran Rp710 triliun hingga Rp810 triliun.

Baca Juga: Purbaya Ungkap Anggaran Transfer ke Daerah Berpotensi Naik Rp90 Triliun pada 2027

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan alokasi TKD tahun 2026 yang berada di level Rp693 triliun dan menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat pembangunan berbasis daerah.

Dengan kombinasi tambahan transfer pusat dan akses pembiayaan alternatif melalui PT SMI, pemerintah berharap daerah memiliki lebih banyak instrumen untuk membangun infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing.