ESDM Ungkap 2 PLTU yang Sempat Ganggu Sistem Kelistrikan Jawa Kini Sudah Normal

Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengungkapkan dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) besar yang sempat mengalami gangguan teknis dan berdampak pada sistem kelistrikan di Pulau Jawa.

Tri menyebut dua pembangkit tersebut adalah PLTU Cilacap 1 dengan kapasitas 300 Mega Watt (MW) dan PLTU Cilacap 4 berkapasitas 1000 MW. Menurutnya, kondisi kedua pembangkit kini sudah mulai kembali normal.

“PLTU itu PLTU Cilacap 1 sama 4. Gitu, insyaallah udah enggak ada masalah kira-kira,” ungkapnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Sebelumnya, PLN menginformasikan bahwa dua pembangkit besar milik Independent Power Producer (IPP) mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan Pulau Jawa. Gangguan tersebut disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keandalan pasokan listrik di sistem Jawa.

Tri mengatakan, pulihnya kondisi dua pembangkit tersebut menjadi sinyal positif bagi sistem kelistrikan. Ia menyebut, sejak malam sebelumnya kondisi pasokan listrik telah kembali normal.

“Per semalam ini kan sudah normal. (Berarti tidak ada pemadaman listrik lagi?).. Enggak insya allah enggak,” katanya.

Merespons informasi pemadaman listrik yang sempat diterima masyarakat, Tri menjelaskan bahwa informasi tersebut bersifat imbauan. Ia berharap pemadaman tidak benar-benar terjadi seiring membaiknya kondisi sistem kelistrikan.

“(Itu) Himbauan tapi belum kan? Mudah mudahan enggak terjadi (pemadaman).. Insya allah aman,” jabar Dia.

Di sisi lain, Tri turut menanggapi isu pasokan batu bara untuk pembangkit listrik, baik milik PLN maupun IPP yang menjual listrik kepada PLN. Ia menyebut, secara penugasan, pasokan batu bara untuk PLN masih berada di atas kebutuhan aktual perusahaan setrum pelat merah tersebut.

Tri merujuk pada penyampaian Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, bahwa jumlah penugasan suplai batu bara ke PLN mencapai 190 juta ton. Sementara itu, kebutuhan PLN berada di kisaran 152 juta hingga 154 juta ton.

“Nah kan sebetulnya ada space ya, nah itu kan terus tindak lanjutnya oleh kontraknya PLN. Nah kontraknya PLN itu sudah 134 sebetulnya. Nah terkait dengan scheduling kan bukan di Minerba, ya gitu. Tapi mudah-mudahan ke depan ini pelajaran yang berharga, mudah-mudahan tata kelolanya di pengadaan di PLN sudah (lebih baik),” urai Tri.

Dengan kondisi tersebut, Tri menilai persoalan yang perlu diperbaiki bukan terletak pada ketersediaan batu bara, melainkan pada rantai pasok dan pengaturan jadwal pengiriman ke pembangkit.

Baca Juga: ESDM Dorong Jargas CNG, PGN Bangun 4.500 Sambungan Rumah di Sleman

Baca Juga: Listrik Jawa Belum Stabil, Direksi PLN Dipanggil Prabowo

Namun, saat ditanya mengenai isu tersendatnya suplai batu bara akibat pembayaran PLN yang disebut seret, Tri enggan memberikan penjelasan lebih jauh. Ia menyebut hal tersebut bukan berada dalam ranah kewenangannya.

“Yang anulah, pokoknya yang bisa saya jawab ya saya jawab,” lanjutnya.

Terkait harga domestic market obligation (DMO) batu bara sebesar US$70 per ton untuk PLN yang dinilai membuat sejumlah penambang lebih memilih menjual ke pasar ekspor, Tri menegaskan pemerintah telah mengambil langkah pengendalian.

Menurutnya, ada sejumlah pasokan batu bara yang semula hendak diekspor telah ditahan dan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan PLN.

“Kemarin kita tahan, ada beberapa yang mau jual ke luar negeri udah kita tahan, kita alihkan ke PLN. Jadi sebetulnya supplay chain saja yang perlu diperbaiki. Kalau isu batu bara nggak ada,” tegasnya.