Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Gelar Diskusi 2 Jam dengan Megawati, Tokoh Gerakan Nurani Bangsa Soroti RUU Kepolisian

Gelar Diskusi 2 Jam dengan Megawati, Tokoh Gerakan Nurani Bangsa Soroti RUU Kepolisian Kredit Foto: Antara/Sulthony Hasanuddin
Warta Ekonomi, Jakarta -

Sejumlah tokoh nasional dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mengadakan pertemuan khusus dengan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dialog intensif ini dimanfaatkan untuk mengulas potret kondisi tanah air saat ini.

Pertemuan bertajuk Silaturahmi Kebangsaan tersebut mengambil tempat di kantor Megawati Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026). Para tokoh nasional berdiskusi secara mendalam selama dua jam penuh mulai pukul 13.00 hingga 15.00 WIB.

"Jadi ini sebenarnya pertemuan yang sudah cukup lama dirancang karena GNB memiliki agenda mengunjungi tokoh-tokoh bangsa, khususnya mereka yang pernah mendapatkan amanah sebagai Presiden dan Wakil Presiden," kata salah satu tokoh GNB, Lukman Hakim Saifuddin.

Agenda ini merupakan kelanjutan dari rangkaian kunjungan kerja rutin yang dirancang oleh internal organisasi GNB. Sebelum menyambangi Megawati, rombongan tercatat sudah berdiskusi dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, dan KH Ma'ruf Amin.

"Tujuan GNB kali ini menemui Ibu Megawati adalah selain tentu kami bersilaturahim, menjaga dan memelihara hubungan silaturahim itu, yang tidak kalah pentingnya adalah kami saling berbagi informasi terkait situasi dan kondisi kehidupan kemasyarakatan kita termasuk tentu kehidupan berpemerintahan dan kehidupan kebangsaan," ungkap Lukman.

GNB membawa rangkuman berbagai aspirasi masyarakat demi membedah situasi sosial politik bersama putri Proklamator tersebut. Pemilihan Megawati sebagai teman diskusi didasari atas pertimbangan rekam jejak pengalamannya yang panjang dalam memimpin negara.

"Ada sejumlah informasi yang kami sampaikan sekaligus juga kami ingin mendapatkan konfirmasi dari Ibu Megawati. Jadi ya seperti selayaknya pertemuan antara orang tua dengan anaknya, atau dengan sesama mereka-mereka yang pernah mendapatkan amanah untuk mengemban roda pemerintahan dalam menjaga dan merawat kehidupan kebangsaan kita," tutur Lukman.

Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo ikut menggarisbawahi urgensi pelaksanaan pertemuan antartokoh nasional tersebut. Aktivitas bertukar pikiran dinilai menjadi sarana krusial untuk menjaga kemurnian berpikir demi kepentingan negara.

"Gerakan ini menamakan diri Gerakan Nurani Bangsa. Nurani itu bisa tumpul kalau tidak pernah diasah. Oleh karena itu, kalau kami berkumpul, berdiskusi, bertukar gagasan, itu harapannya nurani kami di dalam Gerakan Nurani Bangsa ini sendiri menjadi semakin tajam, semakin jernih, sehingga bisa melihat realitas dengan baik dan benar. Tidak dengan emosi, tidak dengan kepentingan, tetapi sungguh-sungguh murni untuk kepentingan bangsa kita," jelas Suharyo.

Eks Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom menangkap adanya kesamaan frekuensi kekhawatiran yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Megawati disebut memiliki keprihatinan yang serupa mengenai arah masa depan Indonesia.

"Nampaknya keprihatinan yang digumuli oleh Gerakan Nurani Bangsa sama dengan tokoh-tokoh bangsa yang sudah kami jumpai, termasuk dengan Ibu Megawati tadi," ucap Gomar.

Kritik tajam terhadap sistem pembuatan undang-undang di Indonesia menjadi salah satu poin krusial dalam pembahasan selama dua jam itu. Mantan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyayangkan minimnya pelibatan masyarakat dalam proses legislasi saat ini.

"Salah satu misalnya adalah proses pembuatan legislasi sekarang. Itu hampir-hampir tanpa konsultasi publik yang memadai. Bahkan apa yang disuarakan oleh masyarakat tidak tercermin dari undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah," tegas Laode.

Laode menyodorkan produk hukum revisi Undang-Undang Polri sebagai contoh nyata dari pengabaian aspirasi publik. RUU tersebut dinilai tidak mengakomodasi pokok-pokok pikiran dari Komisi Reformasi Polri buatan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Megawati Ungkit Momen Gandengan Tangan dengan Prabowo: Jangan Adu Domba Kami

"Contohnya, revisi Undang-Undang Polri. Itu sama sekali tidak mengakomodasi semua rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Reformasi. Jadi yang kayak begitu-begitu menurut saya apa namanya itu didiskusikan. Oleh karena itu juga kita meminta kepada parlemen dan pemerintah, tolong memperhatikan apa sih yang disuarakan masyarakat," pungkas Laode.

Pertemuan ini dihadiri figur penting lain seperti Sinta Nuriyah Wahid, Romo Franz Magnis Suseno, dan Karlina R. Supelli. Terlihat pula kehadiran Andi Widjajanto, Beka Ulung Hapsara, Francisia Seda, serta Yanuar Nugroho di lokasi.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Christian Andy
Editor: Christian Andy