Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
DPRD Jawa Barat menyatakan telah meneruskan berbagai aspirasi mahasiswa, aktivis, dan masyarakat terkait persoalan ekonomi nasional kepada DPR RI, termasuk isu pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi, kemiskinan, pengangguran, hingga kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna mengatakan aspirasi tersebut merupakan hasil sejumlah aksi penyampaian pendapat yang berlangsung sepanjang Juni 2026 dan telah ditindaklanjuti melalui surat resmi kepada DPR RI.
"Kami telah menerima, menampung, dan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang berkaitan dengan isu-isu ekonomi nasional yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat," kata Buky didampingi Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Acep Jamaludin, Kamis (26/6/2026).
Menurut Buky, stabilitas ekonomi nasional menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Karena itu, berbagai masukan terkait pelemahan nilai tukar rupiah dan tantangan kedaulatan ekonomi nasional telah diteruskan kepada DPR RI untuk menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan.
DPRD Jawa Barat juga menyoroti dampak kenaikan harga energi dan bahan bakar minyak terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
"Kebijakan energi harus tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat, terutama kelompok menengah dan berpenghasilan rendah yang paling rentan terhadap tekanan inflasi," ujarnya.
Selain itu, aspirasi yang diterima juga menyoroti persoalan kemiskinan dan pengangguran. DPRD Jawa Barat mendorong lahirnya kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan yang lebih merata dan terjangkau.
Di bidang sosial, masyarakat turut meminta evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi kelompok rentan, khususnya ibu hamil dan anak-anak.
Buky mengatakan seluruh aspirasi yang diterima pada 11 Juni 2026 telah disampaikan kepada DPR RI. Aspirasi tambahan yang diterima dari berbagai organisasi mahasiswa pada 22 Juni 2026 juga telah diteruskan sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan nasional.
Baca Juga: Angka PHK Capai 23.470 Orang hingga Mei 2026, Jabar Tertinggi
Baca Juga: Genjot Investasi Jabar, Stabilitas Daerah Jadi Kunci Kepercayaan Investor
Selain isu ekonomi, aspirasi tersebut mencakup evaluasi regulasi terkait TNI dan Polri, percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, penguatan perlindungan hak asasi manusia, kebebasan beragama, serta penanganan berbagai persoalan sosial dan lingkungan.
Buky menegaskan partisipasi mahasiswa, aktivis, dan masyarakat merupakan bagian penting dalam memperkuat demokrasi sekaligus mengawal pembangunan yang inklusif.
"DPRD Jawa Barat berharap berbagai masukan masyarakat dapat berkontribusi dalam memperkuat stabilitas ekonomi nasional, menjaga daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pemerataan kesejahteraan di Jawa Barat dan Indonesia," katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Annisa Nurfitri
Tag Terkait:
