Purbaya: Masih Banyak Kelemahan di Cara Kita Kelola Kekayaan Negara

Pengelolaan aset negara kembali menjadi sorotan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengakui masih banyak persoalan yang membelit Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, mulai dari sistem digital yang dinilai tertinggal hingga pelayanan yang disebut kerap membuat urusan menjadi rumit.

Menurut Purbaya, pembenahan DJKN tak bisa lagi ditunda jika pemerintah ingin memaksimalkan pengelolaan kekayaan negara dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.

Purbaya mengungkapkan salah satu persoalan utama yang masih dihadapi DJKN adalah pengelolaan data aset negara yang belum terintegrasi secara optimal.

Ia mengaku pernah meminta agar seluruh aset negara dipetakan dalam satu sistem digital yang mudah diakses dan interaktif. Namun, hasilnya dinilai masih jauh dari harapan.

"Masih banyak kelemahan di cara kita mengelola kekayaan negara. Saya pernah minta dibuatkan peta di mana semua aset ada di peta itu. Sudah ada, maju sebagian, tapi masih belum terlalu jelas," kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (2/7).

Baca Juga: Pamer Ekonomi Membaik, Purbaya: Indonesia Tidak sedang Menuju Krisis

Ia menilai sistem digital yang dimiliki DJKN saat ini belum mampu menyajikan informasi aset negara secara interaktif sehingga menyulitkan proses pengambilan keputusan.

Sebagai contoh, ketika dirinya meminta data mengenai aset negara yang terbengkalai di kawasan Jakarta Pusat, informasi yang ditampilkan dinilai belum memadai.

"Ketika saya minta aset di kawasan Jakarta Pusat yang milik negara yang nganggur, mereka buka petanya, tapi masih belum cukup interaktif menurut saya. Itu harus diperbaiki ke depan. Padahal DJKN sudah bertahun-tahun berdiri, digitalisasi DJKN masih sangat lambat," ujarnya.

Tak hanya itu, Purbaya juga menyinggung pengelolaan aset hasil penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Menurutnya, data mengenai aset tersebut juga belum tersaji dengan baik.

Ia mengaku kesulitan memperoleh informasi saat meminta daftar aset BLBI yang kini telah menjadi milik negara.

"Lima menit nggak keluar gambarnya, nggak keluar angkanya. Artinya belum ada. Gimana kita bisa mengelola aset seperti itu," ungkap dia.

Selain persoalan digitalisasi, Purbaya mengaku sering menerima keluhan mengenai pelayanan DJKN. Menurutnya, sejumlah kementerian hingga pihak eksternal menilai proses administrasi di lembaga tersebut masih terlalu berbelit.

Baca Juga: Purbaya Sebut Uang Hasil Korupsi Indonesia Banyak Disimpan di Singapura

"Terus terang saya banyak mendapat protes dari kementerian-kementerian lain dan pihak luar selama ini. Katanya kalau masuk ke DJKN pasti kusut, nggak selesai," terangnya.

Karena itu, ia meminta seluruh jajaran DJKN segera mempercepat transformasi kelembagaan, terutama melalui digitalisasi sistem serta pembenahan tata kelola aset negara.

Purbaya berharap langkah tersebut dapat membuat pengelolaan aset negara menjadi lebih efektif sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara.

“Kita harus memperbaiki terus ke depannya,” tegas Purbaya.