MBG Disebut Anomali, Perputaran Ekonomi Hanya Untuk Konglomerat

Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah II menyoroti determinasi ekonomi dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Megaproyek yang semula digadang-gadang mampu menciptakan multiplier effect bagi sektor domestik, kini dinilai mengalami anomali sirkulasi modal yang hanya menguntungkan kelompok kapitalis hulu.

Koordinator ISMEI Wilayah II, Farhan Abrar, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun langsung melihat realita di lapangan secara riil, di mana hak ekonomi yang seharusnya menjadi stimulus bagi rakyat kecil justru terserap kembali ke atas.

"Presiden harus berpihak kepada rakyat, bukan kepada pihak-pihak tertentu yang hanya memanfaatkan momentum ini untuk berburu rente. Kami mendesak Presiden Prabowo untuk melihat secara riil bagaimana derita rakyat di bawah," kata Farhan Abrar kepada Warta Ekonomi, Minggu (5/7/2026). 

Farhan juga mengaku heran, program MBG ini sebenarnya untuk menyelesaikan persoalan gizi atau sekadar mengenyangkan perut para penyelenggara MBG.

"Menilik realita belakangan ini, esensi pengentasan stunting justru tersisih oleh baku hantam proyek pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," ujarnya. 

Menurutnya, program ini dipaksakan berjalan terburu-buru tanpa perencanaan matang sehingga memicu banyak masalah di lapangan. "Ini bukti telanjang bahwa kebijakan dipaksakan ugal-ugalan," ujar Farhan. 

Farhan menjelaskan, ketika sebuah kebijakan publik yang masif dipaksakan berjalan tanpa kematangan konsep, instrumen administratif seperti standardisasi titik SPPG komoditas pangan sengaja didesain kaku untuk menjegal pengusaha kecil. 

Akibatnya, terjadi kanibalisme pasar yang menendang pelaku usaha serta vendor lokal karena kalah penetrasi modal oleh korporasi kakap yang lihai menjilat lingkaran elit politik.

Lebih lanjut, ISMEI Wilayah II melihat adanya indikasi kuat bahwa tata kelola operasional SPPG dan rantai pasok pangan hari ini mengalami kebocoran struktural akibat rent-seeking behavior. 

Hal ini dipertegas oleh mencuatnya pusaran dugaan kasus korupsi besar dalam proyek penunjang logistik MBG, seperti pengadaan motor listrik senilai Rp1,1 triliun yang melibatkan vendor bermasalah dan tidak memenuhi syarat.

"Kasus dugaan korupsi skala besar yang sedang diusut aparat penegak hukum hari ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa MBG telah bergeser dari program jaminan sosial menjadi ladang transaksi buru rente yang ugal-ugalan. Kita tidak boleh membiarkan tujuan mulia mengatasi stunting dikalahkan oleh syahwat bisnis pemburu proyek," jelasnya. 

Ia menambahkan, masyarakat di akar rumput tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek pelengkap atau tameng moral agar program MBG terkesan pro-rakyat. 

"Keberadaan dapur-dapur SPPG harus murni digerakkan oleh vendor lokal, bukan menjadi ekosistem baru bagi oligarki untuk mengeruk margin profit dari dana negara secara koruptif," tegas mahasiswa ekonomi tersebut.

Baca Juga: Purbaya Kawal Tiga Program Prioritas Prabowo, Realisasi MBG di Jateng Jangkau 9,16 Juta Penerima

Baca Juga: Terungkap di Sidang MK: MBG Bikin Siswa Rajin dan Tak Lagi Ngantuk

Oleh karena itu Farhan mengingatkan bahwa jika pemerintah terus mempertahankan ekosistem MBG yang bias terhadap pemodal besar dan sarat konflik kepentingan, program ini tidak akan pernah menjadi motor kebangkitan ekonomi nasional, melainkan hanya akan memperlebar jurang keterpurukan bagi masyarakat. 

"Presiden harus sadar bahwa membiarkan uang rakyat berputar di tangan konglomerat atas nama program sosial adalah bentuk ketidakadilan ekonomi yang nyata. Kebijakan negara harus murni memprioritaskan hajat hidup orang banyak," katanya. 

"Kembalikan sirkulasi ekonomi MBG dan pengelolaan SPPG ke tangan rakyat secara riil, karena itu adalah keharusan konstitusional untuk mencegah pemusatan kekuatan ekonomi pada segelintir elit," pungkas Farhan.