Anggaran MBG 2027 Turun dari Rp268 Triliun ke Rp174 Triliun, Titik Dapur Juga Berkurang

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, mengungkapkan alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp174 triliun.

Penurunan tersebut diperkirakan terjadi seiring rencana pengurangan jumlah dapur atau satuan pemenuhan pelayanan gizi.

Said menjelaskan, jumlah titik dapur MBG direncanakan berkurang dari 27 ribu menjadi 21 ribu lokasi. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menghemat anggaran negara hingga puluhan triliun rupiah.

“Kalau dari Rp268 triliun (turun) ke Rp174 triliun ya tinggi lah (persentase pengurangannya),” ujar Said Abdullah di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Said menegaskan angka tersebut masih bersifat proyeksi dan dapat berubah karena pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 bersama pemerintah masih berlangsung.

Menurutnya, besaran anggaran final program Makan Bergizi Gratis baru akan ditetapkan setelah pembahasan APBN selesai pada September 2026.

"Diketoknya nanti di bulan September. Kalau diketok sekarang palunya juga enggak laku. Masa Banggar sendiri yang ngetok? Kan harus sama pemerintah," katanya.

Rencana penurunan anggaran pada 2027 melanjutkan tren efisiensi yang sebelumnya juga dilakukan pemerintah terhadap program MBG.

Pada APBN 2026, pagu anggaran program tersebut telah dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) hingga kini belum menetapkan besaran anggaran final untuk tahun 2027.

Meski Banggar DPR memproyeksikan anggaran sebesar Rp174 triliun, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas sebelumnya mengusulkan pagu indikatif sebesar Rp270 triliun untuk menjangkau sekitar 81,5 juta penerima manfaat.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, mengatakan pagu indikatif Rp270 triliun masih bersifat awal dan belum menjadi keputusan akhir.

Menurutnya, BGN masih melakukan pembahasan dan simulasi bersama kementerian terkait dengan mengacu pada target penerima manfaat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Kami masih akan terus membahas. Jadi, kalau kami menggunakan angka-angka penerima manfaat menurut RPJMN, nah itu kami exercise berapa nilainya," ujar Agustina usai rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI beberapa waktu lalu.