Jokowi Diminta Pikir Ulang Kunjungi NTT, Relawan Gibran: Pak Jokowi Bukan Sekedar Kader PDIP
Kredit Foto: Istimewa
Rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan safari politik ke Nusa Tenggara Timur (NTT) menuai tanggapan berbeda dari kalangan politik. PDI Perjuangan (PDIP) meminta Jokowi mempertimbangkan kembali kunjungan tersebut karena polemik mengenai keabsahan ijazahnya dinilai belum selesai.
Sementara itu, relawan pendukung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai tidak ada alasan bagi partai politik untuk mengkhawatirkan agenda tersebut.
Ketua DPP PDIP yang juga anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTT I, Andreas Hugo Pareira, mengatakan masyarakat NTT memiliki perhatian besar terhadap dunia pendidikan. Menurutnya, seorang pemimpin yang masih dihadapkan pada polemik terkait keabsahan ijazah seharusnya mempertimbangkan dampak moral dari kunjungannya ke daerah tersebut.
"Kalau ada pemimpin, apalagi pemimpin tertinggi di republik ini, dengan persoalan yang berkaitan dengan keabsahan ijazah kemudian datang ke NTT, saya kira itu kurang menjadi contoh yang baik untuk anak-anak muda, orang tua, dan kebanyakan masyarakat NTT. Untuk itu saya kira berpikir ulanglah untuk mau ke NTT dengan catatan persoalan-persoalan yang selama ini masih menggantung," ujar Andreas.
Ia menilai polemik tersebut dapat memberikan contoh yang kurang baik bagi masyarakat, khususnya generasi muda di NTT yang menjunjung tinggi nilai pendidikan.
Di sisi lain, Ketua Umum Relawan Militan Gibran Nusantara, Andi Azwan, menilai kritik yang disampaikan sejumlah elite partai politik terhadap rencana kunjungan Jokowi tidak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, Jokowi saat ini bukan lagi kader maupun petugas partai PDIP.
Andi mengatakan kunjungan Jokowi ke sejumlah daerah, termasuk Lampung dan rencana ke NTT, merupakan aktivitas seorang mantan presiden yang ingin bertemu masyarakat, bukan agenda politik yang perlu dipandang sebagai ancaman.
"Kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh elite-elite partai politik, yang paling keras adalah PDIP. Semestinya PDIP tidak terlalu melihat bahwa ini adalah suatu ancaman. Pak Jokowi bukan lagi sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bukan lagi kader partai ataupun petugas partai. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan," kata Andi.
PDIP menilai polemik mengenai keabsahan ijazah Jokowi masih menjadi persoalan yang perlu diselesaikan, sementara pihak relawan menegaskan kunjungan tersebut merupakan kegiatan biasa sebagai mantan kepala negara.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat