Agrinas Klarifikasi Soal Jutaan Hektare Lahan Sitaan Negara: Tak Semuanya Kebun Sawit Produktif

PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) memberikan penjelasan terkait pengelolaan jutaan hektare lahan yang berasal dari penugasan pemerintah. Perseroan menegaskan bahwa luas areal yang kini mencapai sekitar 4,11 juta hektare bukan berarti seluruhnya merupakan kebun kelapa sawit yang sudah produktif.

Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Mohammad Abdul Ghani menjelaskan sebagian besar lahan tersebut masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi, penguatan legalitas hingga proses optimalisasi sebagai aset negara.

Baca Juga: 'Petani Punya Sawit, Tapi Antre Beli Minyak Goreng', Menkop dan Agrinas Bangun Ekosistem Sawit Berbasis Koperasi

Menurut Ghani, dari total 4,11 juta hektare lahan yang dikelola, hanya sekitar 730 ribu hektare yang merupakan areal tanaman kelapa sawit (planted area). Sisanya terdiri atas berbagai jenis kawasan yang masih memerlukan penataan, verifikasi, maupun pengembangan lebih lanjut.

"Sepanjang 2025, APN mengelola areal perkebunan seluas sekitar 1,7 juta hektare. Seiring bertambahnya penugasan, luas areal yang dikelola kini meningkat menjadi 4,11 juta hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 730 ribu hektare merupakan areal tanaman kelapa sawit," ujar Ghani di Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Penjelasan tersebut sekaligus menjadi klarifikasi setelah sebelumnya muncul informasi mengenai pengelolaan jutaan hektare lahan sitaan negara oleh Agrinas Palma.

Di sisi lain, perusahaan juga mengumumkan capaian kinerja sepanjang Tahun Buku 2025. Agrinas Palma mencatat surplus operasional pengelolaan aset perkebunan negara sebesar Rp2,86 triliun. Namun, perusahaan menegaskan angka tersebut bukan merupakan laba bersih perseroan, melainkan hasil pengelolaan aset perkebunan dalam rangka penugasan pemerintah.

Sementara itu, laba bersih perusahaan yang berasal dari kegiatan usaha korporasi tercatat sebesar Rp27,9 miliar melalui bisnis jasa konsultan konstruksi.

Menurut Ghani, dua capaian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni menjaga kinerja bisnis sekaligus mengelola aset perkebunan negara secara profesional.

"Pencapaian ini menjadi fondasi penting bagi perusahaan untuk terus memperkuat peran sebagai pengelola aset perkebunan negara yang mampu menciptakan nilai tambah sekaligus memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi negara dan masyarakat," katanya.

Ia juga menegaskan transformasi perusahaan tidak semata-mata mengejar keuntungan finansial, melainkan berfokus pada pembenahan tata kelola, produktivitas serta penerapan prinsip keberlanjutan.

"Transformasi yang kami jalankan berfokus pada pengelolaan perkebunan yang produktif, ramah lingkungan dan ramah sosial. Kami meyakini bahwa pengelolaan aset yang didukung tata kelola yang baik, penerapan praktik perkebunan berkelanjutan serta kemitraan yang harmonis dengan masyarakat akan menghasilkan manfaat yang optimal," ujarnya.

Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Ghani juga menjelaskan bahwa perusahaan masih membenahi warisan persoalan dari entitas sebelumnya. Karena itu, laba perseroan pada tahap awal belum terlalu besar.

"Laba kami memang tidak banyak karena perusahaan ini dulunya berasal dari perusahaan karya yang bermasalah, jadi baru Rp2,7 miliar," katanya.

Ia optimistis kinerja operasional perusahaan akan terus membaik seiring bertambahnya proses verifikasi aset dan optimalisasi lahan yang dikelola. Saat ini, sekitar 1,7 juta hektare lahan telah selesai diverifikasi, sementara sekitar 2,5 juta hektare lainnya masih dalam proses penataan.

Baca Juga: Negara Disebut Rugi Rp600 Triliun Akibat Under-Invoicing Sawit, Guru Besar IPB: Harus Diaudit Secara Independen

Selain mengelola aset perkebunan negara, Agrinas Palma juga mendapat mandat baru dari pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan dan energi nasional. Penugasan tersebut meliputi pengembangan kebun sawit baru, budidaya kedelai, jagung, singkong untuk bioetanol hingga reaktivasi fasilitas produksi biodiesel sebagai bagian dari program hilirisasi energi terbarukan.