Komisi IX DPR Minta BGN Bereskan Dulu Masalah Dapur MBG, Jangan Terburu-buru Libatkan Kantin Sekolah

Rencana melibatkan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai belum menjadi prioritas. Badan Gizi Nasional (BGN) diminta lebih dulu menyelesaikan berbagai persoalan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih bermunculan di lapangan.

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengatakan pemerintah sebaiknya fokus membenahi dapur MBG yang sudah ada sebelum membuka skema baru melalui kantin sekolah.

Menurut Irma, masih banyak persoalan yang belum terselesaikan, termasuk dapur yang telah mendapat persetujuan BGN, sudah selesai dibangun, tetapi hingga kini belum juga beroperasi.

"Satu persoalan saja belum selesai yaitu soal dapur yang sudah diberi approval oleh BGN dan sudah bangun dapur 100% saja masih jadi masalah karena belum dioperasikan dan jika tidak dioperasikan BGN pemerintah tanggung jawab atas kerugian tersebut," kata Irma kepada wartawan, Jumat (17/7/2026).

Ia juga meminta BGN mengevaluasi seluruh dapur MBG yang bermasalah, mulai dari dugaan dapur fiktif, praktik jual titik, hingga fasilitas yang belum memenuhi standar operasional.

"Baru setelah itu verifikasi dapur-dapur baru yang sudah dapat approval (sudah siap operasi 100%) terutama mereka harus sudah punya pengolahan limbah atau IPAL," ujarnya.

Meski begitu, Irma tidak menolak sepenuhnya usulan melibatkan kantin sekolah. Menurutnya, opsi tersebut dapat diterapkan selama pengelolanya memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah.

"Sedangkan untuk sekolah yang punya kantin bagus dan mau dioperasikan juga tidak apa-apa, asal profesional dan memenuhi ketentuan laik higienis," katanya.

Irma menilai program MBG merupakan bentuk kolaborasi pemerintah dan masyarakat karena banyak pihak telah berinvestasi membangun dapur beserta perlengkapannya.

"Program MBG ini kan program pemerintah yang sebetulnya joint operation dengan rakyat, pemerintah punya program, rakyat bermodalkan dapur dan seluruh peralatan, ini program yang sangat bagus, karena mengikut sertakan rakyat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, untuk itu jangan sampai ada yang dirugikan, harus win win solution," ungkapnya.

Baca Juga: Ancaman Mogok Dapur MBG: Peluru Baru Penolak Program Prabowo

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk mengkaji alternatif pelaksanaan MBG, termasuk melalui kantin sekolah.

Namun, Agustina menegaskan Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola MBG saat ini masih mengatur pelaksanaan program hanya melalui SPPG.

"Kan kalau menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Baca ya Perpres 115 ya. Pak Presiden pun tadi mengatakan 'silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh'," ujar Agustina.