Amnesty International Minta Program MBG Dihentikan Usai Dugaan Keracunan Massal di Jayapura dan Semarang

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak pemerintah menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan melakukan evaluasi menyeluruh menyusul dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa dan guru di Jayapura, Papua, serta Semarang, Jawa Tengah, dalam sepekan terakhir.

Menurut Usman, rentetan kasus keracunan tersebut harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan program yang digagas sebagai solusi pemenuhan gizi nasional.

"Besarnya jumlah siswa yang dilaporkan keracunan MBG di Jayapura dan Semarang dalam sepekan terakhir harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk segera menghentikan sementara dan mengevaluasi program tersebut," kata Usman dalam keterangannya, Rabu (5/8/2026).

Ia menilai pemerintah tidak seharusnya merespons kasus keracunan dengan pendekatan statistik yang membandingkan jumlah korban dengan total penerima manfaat program. Menurutnya, setiap anak berhak mendapatkan jaminan atas kesehatan dan keamanan pangan.

Usman menyebut kasus dugaan keracunan massal yang terus berulang menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam tata kelola Program MBG. Amnesty International juga menyoroti belum adanya investigasi menyeluruh dan proses hukum yang transparan terhadap kasus-kasus serupa.

Amnesty International menilai insiden di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, menjadi bukti bahwa program tersebut memerlukan evaluasi mendalam. Selain menyebabkan ratusan siswa jatuh sakit, fasilitas kesehatan di wilayah tersebut dilaporkan kewalahan menangani pasien.

"Alih-alih memberikan nutrisi, program ini justru mengancam kesehatan anak-anak dan guru mereka," ujar Usman.

Ratusan Siswa Diduga Keracunan MBG

Kasus dugaan keracunan terbaru terjadi di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua. Hingga Selasa (5/8/2026), jumlah korban dilaporkan mencapai sekitar 150 orang.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Anton Mote, mengatakan Puskesmas Depapre tidak lagi mampu menampung pasien baru karena gelombang siswa yang terus berdatangan dari berbagai kampung.