Pramono Ungkap DKI Jakarta Siapkan Obligasi Rp3,5 Triliun pada 2027 untuk Danai LRT Hingga RSUD

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun pada 2027 untuk membiayai sejumlah proyek strategis, mulai dari pembangunan LRT rute Manggarai-Dukuh Atas, rumah sakit umum daerah (RSUD), hingga pembangunan unit sekolah.

Instrumen pembiayaan tersebut telah memperoleh persetujuan prinsip dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan saat ini tengah dibahas dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027 bersama DPRD DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan penerbitan obligasi daerah menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan agar pemerintah provinsi tidak hanya mengandalkan pendanaan melalui APBD. Dana yang dihimpun nantinya akan difokuskan pada proyek-proyek yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

Pramono optimistis obligasi daerah tersebut akan mendapat respons positif dari investor mengingat kapasitas fiskal DKI Jakarta yang dinilai kuat.

“Investor yang datang banyak banget, karena kalau Jakarta size APBD-nya besar, jadi yang menginginkan besar banget,” ujar Pramono di Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Menurutnya, persiapan penerbitan obligasi dilakukan melalui pembahasan yang panjang. Selain berkoordinasi dengan DPRD DKI Jakarta, pemerintah provinsi juga berdiskusi dengan sejumlah lembaga yang memiliki pengalaman dalam pengembangan instrumen pembiayaan, seperti Bank Dunia, United Nations Development Programme (UNDP), Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sementara itu, Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Putut Hari Satyaka mengatakan obligasi daerah merupakan salah satu instrumen untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan sehingga pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada APBD.

Namun, menurutnya, keberhasilan penerbitan obligasi sangat bergantung pada tingkat kepercayaan investor. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memiliki tata kelola yang baik, kredibilitas tinggi, serta kondisi keuangan yang sehat.

Baca Juga: Gubernur DKI Pramono Anung Akui Kekalahannya

Baca Juga: Pramono Siapkan Obligasi Jakarta Rp3,5 Triliun Usai Dana Transfer Dipangkas

Putut juga mengingatkan agar dana hasil penerbitan obligasi hanya digunakan untuk membiayai proyek-proyek produktif yang mampu memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang.

“Obligasi tidak tepat dimanfaatkan untuk kebutuhan belanja jangka pendek maupun pengeluaran yang bersifat konsumtif,” ujarnya.