Prabowo Tunjuk 5 Pejabat Baru BGN, Program MBG Masuk Tahap Pembenahan Total

Pemerintah mulai memperkuat struktur Badan Gizi Nasional (BGN) di tengah evaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk lima pejabat tinggi baru untuk mempercepat pembenahan tata kelola lembaga tersebut.

Pengangkatan para pejabat dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres) yang baru diterbitkan. Langkah ini diharapkan memperkuat organisasi sekaligus mendukung proses perbaikan program MBG yang saat ini masih berlangsung di berbagai daerah.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan penguatan sumber daya manusia menjadi kebutuhan mendesak agar pembenahan program berjalan lebih efektif. Menurutnya, organisasi membutuhkan tim yang mampu memperbaiki sistem sekaligus memastikan pelaksanaan MBG semakin tertata.

"Kemarin sore kami mendapat Keppres mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya. Kami butuh tim memperbaiki BGN dan makan bergizi gratis," ujar Agustina dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).

Lima pejabat yang dilantik meliputi Lili Khamiliyah sebagai Sekretaris Utama, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Zainuri sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Mariman Darto sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama, serta Ketut Sumedana sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan.

Nama Ketut Sumedana menjadi salah satu yang paling menyita perhatian. Mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung itu dipercaya mengawal fungsi pengawasan MBG setelah hampir tiga dekade berkarier sebagai jaksa.

Agustina menilai pengalaman Ketut dalam bidang penegakan hukum akan membantu BGN mengidentifikasi potensi penyimpangan serta memperkuat pengawasan pelaksanaan program di seluruh Indonesia.

"Nanti seperti misalnya ada beberapa kejadian, mungkin keracunan dan sebagainya, beliau yang akan lihat langsung dan beliau punya jaringan seluruh Indonesia tentu saja sebagai mantan di Kejagung," kata Agustina.

Selain melakukan penguatan organisasi, BGN juga mengungkap hasil evaluasi awal terhadap pelaksanaan MBG. Salah satu temuan menunjukkan adanya sekolah yang justru menerima layanan dari dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berbeda.

"Sebagai contoh, kami menemukan ada satu sekolah yang ternyata dilayani oleh dua SPPG berbeda. Ketika data tersebut disandingkan dengan data dapodik, kami menemukan adanya ketidaksesuaian yang saat ini masih terus kami telusuri," ungkap Agustina.

Baca Juga: Mundur Mendadak, Nanik S. Deyang Diduga Lari dari Bayang-Bayang KPK

Menurutnya, temuan tersebut menjadi alasan kuat mengapa proses validasi data harus dilakukan secara menyeluruh. Data yang akurat dinilai penting agar perencanaan anggaran maupun distribusi makanan dapat berjalan lebih efektif.

BGN pun menyiapkan integrasi data antara sistem MBG dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sistem tersebut nantinya memungkinkan pemerintah memantau jumlah penerima manfaat, sekolah penerima program, hingga distribusi makanan secara real time.

Agustina menegaskan integrasi data menjadi salah satu prioritas utama dalam pembenahan MBG. Dengan sistem yang lebih terbuka, pelaksanaan program diharapkan semakin transparan sekaligus meminimalkan potensi kesalahan distribusi.

"Menurut saya, ini adalah hal yang sangat penting dan menjadi salah satu fokus utama yang akan kami kerjakan," tegasnya.