MBG Jadi Perhatian, Sudaryono Ditantang Geruduk Dapur Milik Parpol & Eksekutif usai Jadi Kepala BGN

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono langsung mendapatkan tantangan besar usai dirinya resmi dilantik oleh Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Selain Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang wajib diawasinya, ia juga diminta berani menertibkan berbagai persoalan yang disebut selama ini membayangi pengelolaan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai langkah pertama yang perlu dilakukan sosok tersebut adalah membongkar dan menata kepemilikan dapur yang dinilai tidak wajar. Menurutnya, pembenahan harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk apabila menyangkut pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik maupun jabatan di pemerintahan.

Baca Juga: Serangan Drone Iran Makin Presisi, Badan Intelijen Amerika Sampai Kebingungan Cari Dalangnya

"Sudaryono diharapkan mampu menata kembali kepemilikan dapur yang diduga tidak wajar, baik yang terkait anggota dewan, partai politik, kalangan eksekutif maupun pihak lainnya," kata Jamiluddin, dikutip Jumat (24/7/2026).

Pernyataan tersebut menjadi tantangan langsung bagi sosok yang baru saja dipercaya menggantikan Nanik S. Deyang di BGN.

Jamiluddin sendiri menilai pembenahan itu penting untuk menghilangkan dugaan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang selama ini disebut membayangi tata kelola lembaga pelaksana Program MBG.

Selain persoalan kepemilikan dapur, ia juga menilai lembaga itu membutuhkan sistem pengawasan yang lebih transparan agar seluruh proses pelaksanaan program dapat diawasi publik. Menurutnya, keterbukaan informasi akan memudahkan DPR maupun masyarakat melakukan pengawasan sehingga potensi penyimpangan dapat ditekan sejak awal.

"Pemahaman terhadap tata kelola makanan dan gizi diperlukan agar pengelolaan program ini dapat ditata secara cermat sehingga potensi keracunan makanan dapat diminimalkan," ujarnya.

Keberanian Sudaryono mengambil langkah terhadap pihak-pihak yang selama ini diduga menikmati keuntungan dari pengelolaan dapur akan menjadi indikator awal keberhasilan kepemimpinannya.

Ia mengingatkan bahwa masyarakat akan menilai bukan hanya dari keberlanjutan program, tetapi juga dari keseriusan pemerintah membersihkan lembaga tersebut dari dugaan konflik kepentingan.

Baca Juga: UGM Ingatkan Prabowo: Kalangan Profesor Tak Akan Gentar Bayar Rp5 Juta Demi Tinggalkan Indonesia

Ujian Sudaryono, dengan demikian, bukan sekadar menjalankan program, tetapi juga menunjukkan keberanian menata ulang lembaga yang dipimpinnya secara menyeluruh, termasuk jika harus menyentuh kepentingan anggota dewan, partai politik maupun kalangan eksekutif yang selama ini disebut dalam sorotan pengelolaan SPPG MBG.