BGN Buka Suara soal Tunggakan Rp1,6 Triliun, Sudaryono Pastikan Pembayaran Tak Akan Dilakukan Sembarangan

Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan penyelesaian tunggakan kepada pihak ketiga senilai Rp1,6 triliun tidak akan dilakukan secara sembarangan. Kepala BGN Sudaryono menegaskan pembayaran hanya akan dilakukan setelah seluruh kewajiban dinyatakan sesuai melalui proses audit.

Sudaryono menyebut angka tersebut lebih tepat disebut sebagai tunggakan, bukan utang. Menurutnya, penyelesaian kewajiban tersebut masih berada dalam tahap pemeriksaan oleh lembaga auditor untuk memastikan keabsahan setiap transaksi.

"Mengenai utang, ini, tunggakan lah bukan utang ya, tunggakan ini ranah dari auditor, sedang diaudit. Manakala clean and clear, ya saya kira dibayar," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

Ia menegaskan tidak akan mengambil keputusan pembayaran berdasarkan penilaian pribadi. Menurut Sudaryono, seluruh proses harus mengikuti mekanisme dan rekomendasi dari sistem pengawasan yang berlaku.

"Saya enggak ada, 'oh yang ini mesti kubayar sendiri'. Enggak bisa ya saya enggak mau itu. Semuanya trust in system, ya. Tidak trust in person," kata Sudaryono.

Sudaryono memastikan BGN tetap berkomitmen menyelesaikan kewajiban yang memang terbukti sah. Namun, setiap pembayaran harus melalui tahapan verifikasi agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

"Kita ingin yang sah, yang bagus, yang benar, sesuai dengan mekanisme yang mana, itu yang kita selesaikan. Saya kira no issue Pak, enggak ada masalah," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan total tunggakan Rp1,6 triliun tersebut berasal dari sejumlah pos kegiatan yang berkaitan dengan operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu komponen terbesar berasal dari belanja modal pembangunan dapur MBG yang bersumber dari APBN dengan nilai sekitar Rp1,04 triliun. Selain itu, terdapat tunggakan bantuan pemerintah untuk program MBG sebesar Rp100 miliar.

Baca Juga: Sudaryono Larang Mitra MBG Temui Pejabat BGN di Ruang Kerja, Semua Wajib Lewat Jalur Resmi

Komponen lainnya mencakup jasa kegiatan seperti event organizer (EO), publikasi, dan kebutuhan operasional lain sebesar Rp330 miliar. Ada pula biaya sertifikasi SPPG sebesar Rp111 miliar serta berbagai pengeluaran lain seperti perjalanan dinas, sewa kendaraan, hingga honor narasumber.

Agustina sebelumnya menyatakan seluruh tunggakan tersebut ditargetkan dapat diselesaikan pada 2026. Namun, pembayaran tetap menunggu proses review agar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Sudaryono, pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola BGN agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Ia menilai transparansi dan kepatuhan terhadap sistem menjadi hal penting dalam menjalankan program MBG.