Tips Agar Elektabilitas Presiden Kembali Moncer, Pengamat: Perombakan Kabinet itu Keharusan Kalau Ingin Kepercayaan Rakyat Pulih

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto harus segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan sektor ekonomi, politik, dan penegakan hukum guna mendongkrak kembali elektabilitasnya yang tengah merosot.

Menurut Jamiluddin, salah satu langkah paling mendesak yang harus diambil kepala negara adalah mengevaluasi secara menyeluruh dan berani merombak (reshuffle) jajaran menteri di tiga bidang strategis tersebut.

"Prabowo mau tidak mau harus segera mencari solusi untuk memulihkan masalah ekonomi, politik, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Bila hal itu dapat diatasi, elektabilitas Prabowo berpeluang akan naik kembali," ujar Jamiluddin, Kamis (30/7/2026).

Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan, Jamiluddin merinci sejumlah nama menteri dan pejabat tinggi yang dinilai layak untuk diganti:

Bidang Ekonomi: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Perdagangan Budi Santoso. Selain itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga dinilai layak di-reshuffle karena kebijakan energinya kerap menuai kontroversi dan berdampak pada sektor ekonomi.

Bidang Politik: Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari.

Bidang Penegakan Hukum: Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Jamiluddin menilai, menteri-menteri di tiga bidang inilah yang menjadi salah satu faktor utama menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo.

"Langkah perombakan kabinet ini menjadi keharusan jika pemerintah ingin mempercepat pemulihan kepercayaan masyarakat dan mengembalikan elektabilitas Prabowo," tutupnya.