Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Deddy Sitorus PDIP Soroti Pengeroyokan Warga di Tabanan, Mendagri Tipis-Tipis Nyenggol: Kepala Daerah dari Partai Mana Tuh?

Deddy Sitorus PDIP Soroti Pengeroyokan Warga di Tabanan, Mendagri Tipis-Tipis Nyenggol: Kepala Daerah dari Partai Mana Tuh? Kredit Foto: Website DPR RI
Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Deddy Sitorus menyoroti maraknya kasus warga yang tewas akibat pengeroyokan oleh sesama warga. Dalam rapat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Deddy meminta pemerintah daerah ikut bertanggung jawab dalam menjamin keselamatan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Deddy dalam rapat Komisi II DPR bersama Kemendagri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026). Ia meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Polri, TNI, dan para kepala daerah menyusun standar operasional prosedur (SOP) untuk mencegah kejadian serupa terulang.

"Keselamatan rakyat itu tanggung jawab kolektif kita, terutama kepala daerah," kata Deddy.

Dalam rapat tersebut, Deddy menampilkan sejumlah video kasus pengeroyokan yang berujung kematian, termasuk kasus dugaan pencuri ayam di Tabanan, Bali, serta tewasnya seorang satpam Waduk Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Menurut Deddy, negara dan pemerintah daerah telah gagal melindungi masyarakat karena tidak ada unsur pemerintah yang hadir saat peristiwa penganiayaan berlangsung.

"Di sini negara gagal, pemerintah daerah gagal. Berjam-jam penganiayaan itu sampai mati, tidak ada unsur pemerintah yang hadir di sana," ujarnya.

Deddy menegaskan bahwa salah satu tujuan negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, ia mempertanyakan peran pemerintah daerah dalam mencegah aksi main hakim sendiri.

Ia pun mendesak Kemendagri segera menggelar pertemuan dengan kepala daerah, Polri, dan TNI untuk menyusun mekanisme pencegahan.

"Cukup, dalam seminggu ini empat kejadian. Ini negara hukum," kata Deddy.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan kepala daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, termasuk menetapkan peraturan daerah dan mengambil langkah dalam kondisi darurat.

"Keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi," ujar Tito.

Tito juga meminta Deddy ikut mengingatkan kepala daerah agar menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi masyarakat.

Tito mengaku sudah memeriksa partai politik asal kepala daerah Tabanan. Ia juga meminta Deddy untuk turut mengingatkan pejabat tersebut mengenai tanggung jawabnya.

“Sama seperti yang disampaikan Pak Deddy Sitorus tadi, keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Beliau juga menyinggung adanya contoh video yang sempat viral, salah satunya terjadi di Tabanan,” kata Tito.

“Saya juga mohon bantuan Pak Deddy. Tadi kami bertanya di mana kepala daerahnya. Mohon maaf, ini hanya guyonan saja, Pak. Saya sempat cek, siapa kepala daerah Tabanan itu dan berasal dari partai mana. Tolong, Pak Deddy, ingatkan juga yang bersangkutan,” tambahnya.

Menanggapi pernyataan itu, Deddy menjelaskan bahwa Bupati Tabanan telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan berkomitmen membiayai pendidikan anak korban.

"Saya berharap daerah lain juga melakukan hal yang sama," kata Deddy.

Diketahui, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya merupakan kader sekaligus Ketua DPC PDIP Tabanan.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat