Adidaya Institute Optimistis Sudaryono Mampu Perbaiki Tata Kelola Program MBG

Direktur Eksekutif Adidaya Institute Rahman Toha menilai kehadiran Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono, menjawab keresahan sekaligus harapan masyarakat terhadap perbaikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia optimistis agenda pembenahan yang dilakukan Sudaryono akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat serta kondisi sosial-ekonomi nasional.

“Ke depan, program MBG tidak hanya bergizi, tetapi juga enak dan bervariasi,” ujar Rahman dalam forum diskusi Adidaya Talks bertajuk “Formulasi Kebijakan Tata Kelola MBG: Tantangan Implementasi dan Agenda Perbaikan Kebijakan” di Jakarta, Kamis (6/8).

Menurut Rahman, program MBG memiliki manfaat yang luas, antara lain berpotensi menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja serta mempercepat rantai pasok pangan. Percepatan perputaran ekonomi tersebut diyakini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rahman juga menyambut baik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang memisahkan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan dalam APBN. Menurutnya, putusan tersebut justru memperkuat landasan konstitusional program MBG.

“Dengan adanya putusan MK pada 30 Juli 2026 lalu, hal itu menunjukkan bahwa program MBG tidak bertentangan dengan konstitusi. Yang perlu terus dievaluasi adalah efektivitas penggunaan anggaran program MBG,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desk Politik dan Demokrasi Adidaya Institute Ahmad Fadhli memaparkan hasil survei lembaganya yang menunjukkan mayoritas masyarakat mendukung program MBG. Sebanyak 71,5 persen responden menyatakan setuju terhadap program tersebut, sementara 67,6 persen percaya bahwa MBG memberikan dampak langsung bagi keluarga mereka.

“Survei Adidaya Institute menunjukkan sebanyak 67,6 persen masyarakat menyatakan program MBG berdampak langsung terhadap keluarga. Adapun persoalan utama yang masih menjadi perhatian adalah tata kelola (24,9 persen), anggaran (23,9 persen), dan korupsi (18,1 persen),” kata Fadhli.

Dalam forum yang sama, Guru Besar Ilmu Gizi Masyarakat IPB, Prof. Ikeu Tanziha, menegaskan bahwa Program MBG merupakan wujud tanggung jawab negara dalam memenuhi hak anak atas kehidupan, tumbuh kembang, pengasuhan, dan akses terhadap makanan bergizi sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak.

Menurut Ikeu, MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas.

“Perbaikan status gizi akan meningkatkan kapasitas kognitif dan kesehatan individu, yang pada akhirnya mendorong produktivitas nasional dan pertumbuhan ekonomi. Setiap investasi pada intervensi gizi diperkirakan mampu memberikan pengembalian manfaat hingga 16 kali lipat,” ujarnya.

Ikeu menjelaskan bahwa meskipun prevalensi stunting Indonesia menurun menjadi 19,8 persen pada 2024, tantangan gizi masih besar karena prevalensi underweight kembali meningkat menjadi 16,8 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan gizi belum sepenuhnya terselesaikan dan memerlukan intervensi yang lebih komprehensif.

Ia menambahkan, program MBG dirancang untuk mencapai empat tujuan utama, yaitu meningkatkan status gizi masyarakat, memperkuat kapasitas pendidikan, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pembangunan ekonomi.

“Program ini diposisikan sebagai instrumen untuk memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia,” katanya.

Dalam paparannya, Ikeu juga mengidentifikasi sejumlah tantangan implementasi di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat pusat, diperlukan penyempurnaan penetapan penerima manfaat agar lebih tepat sasaran melalui sinkronisasi data stunting, kemiskinan, dan sebaran SPPG. Di tingkat daerah, tantangan utama meliputi lemahnya koordinasi antarinstansi, belum optimalnya pelaksanaan tugas kelembagaan sesuai Perpres Nomor 115 Tahun 2025, serta perlunya penguatan aspek keamanan pangan, sanitasi, rantai pasok, pengelolaan SPPG, dan kapasitas sumber daya manusia.

Sebagai agenda perbaikan kebijakan, Ikeu mengusulkan tiga tahapan prioritas. Dalam jangka pendek, fokus diarahkan pada penguatan tata kelola dan digitalisasi. Jangka menengah difokuskan pada penguatan rantai pasok, peningkatan kualitas SDM, integrasi program dalam perencanaan daerah, serta monitoring berbasis data. Adapun dalam jangka panjang, prioritas diarahkan pada keberlanjutan pendanaan dan evaluasi dampak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Sementara itu, Founder Sahabat Gizi Yasir Nene Ama menekankan perlunya refocusing kebijakan MBG agar program tersebut lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Menurut Yasir, refocusing harus mengacu pada lima pilar utama hasil pembahasan bersama Kementerian Kesehatan, yakni sasaran program, mutu gizi dan keamanan pangan, integrasi dengan sistem kesehatan, tata kelola dan kelembagaan, serta penguatan monitoring, evaluasi, dan komunikasi publik.

“Selain membangun sistem evaluasi yang kuat, pemerintah juga perlu memperkuat komunikasi publik, melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam penyusunan kebijakan, serta memperlakukan penerima manfaat sebagai subjek pembangunan. Tujuannya agar partisipasi masyarakat semakin meningkat,” ujarnya.