Jubir PDIP sebut Sejak Sudaryono Jadi Kepala BGN, 1.557 Anak Keracunan MBG: 'Itu Manusia, Bukan Angka!'

Juru Bicara DPP PDI Perjuangan Guntur Romli menyoroti kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menyebut sedikitnya 1.557 anak menjadi korban dari tiga kasus besar sejak Sudaryono dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada 22 Juli 2026.

Guntur merinci tiga kasus tersebut, yakni 707 korban di SMKN 6 Semarang, 527 korban di Depapre, Jayapura, dan 25 korban di Dramaga, Bogor.

"Sejak Sudaryono dilantik sebagai Kepala BGN pada 22 Juli, sudah ada 1.557 lebih korban keracunan MBG hanya dari tiga kasus besar," kata Guntur.

Ia menegaskan angka tersebut belum mencakup sejumlah kasus lain yang terjadi di berbagai daerah, seperti Jepara, Yogyakarta, dan Rembang.

Menurut Guntur, tingginya jumlah korban dalam waktu kurang dari tiga pekan sejak Sudaryono memimpin BGN menunjukkan persoalan serius dalam pelaksanaan program MBG.

"Kurang dari tiga minggu menjabat, BGN sudah kewalahan menghitung korbannya sendiri," ujarnya.

Guntur menekankan bahwa angka korban keracunan tersebut bukan sekadar statistik, melainkan menyangkut keselamatan masyarakat yang menerima program MBG.

"1.557 itu manusia, bukan angka," tegasnya.

Guntur juga mengungkit data yang sebelumnya disampaikan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Ia menyebut jumlah korban dugaan keracunan akibat pelaksanaan MBG sejak program tersebut diluncurkan pada Januari 2026 telah mencapai lebih dari 37 ribu orang hingga Mei 2026.

"Sejak MBG diluncurkan dari Januari, 37 ribu lebih data dari JPPI hingga Mei 2026 saja. Itu sebelum lonjakan Agustus," katanya.

Menurut Guntur, kasus keracunan MBG berulang meski pemerintah telah mengambil sejumlah langkah setelah kejadian. Ia menyebut dapur yang diduga menjadi sumber keracunan biasanya dihentikan sementara, sementara kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat dicopot.

Namun, menurut dia, langkah tersebut belum mampu mencegah kasus serupa kembali terjadi.

"Setiap kasus meletus, dapur disuspend, kepala SPPG dicopot, lalu Sudaryono minta maaf dan ucapkan zero tolerance, tapi terulang lagi," ujar Guntur.

Guntur juga mempertanyakan penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab dalam kasus dugaan keracunan MBG.

Ia menilai aparat seharusnya menggunakan instrumen hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang menyebabkan masyarakat menjadi korban. Namun, menurutnya, mekanisme tersebut belum diterapkan secara tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan MBG.

"Hukum alat itu sengaja enggak pernah dipakai. Coba bandingkan dengan penjual makanan gerobak, baru diduga keracunan langsung diamankan, tapi SPPG-MBG korban puluhan ribu orang, jangankan diperiksa jadi tersangka, status itu tak pernah disematkan ke pemilik atau penanggung jawab MBG," katanya.

Guntur menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang bersifat sistemik dalam pelaksanaan program MBG.

Ia juga menyebut pernyataan "zero tolerance" yang berulang kali disampaikan pemerintah belum cukup jika tidak diikuti dengan tindakan tegas dan perbaikan sistem pengawasan.

"Ini pembiaran sistemik. 'Zero tolerance' itu hanya gimmick," ujar Guntur.