ATI Dorong Model Baru Pembiayaan Jalan Tol: Kurangi Beban APBN, Perbesar Peran Swasta

Asosiasi Tol Indonesia (ATI) tengah mendorong model baru pembiayaan pembangunan jalan tol. Sehingga beban modalnya nanti tidak lagi terlalu bergantung kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tapi juga bisa memperbesar porsi dari sektor swasta. 

Topik tersebut bakal turut diangkat dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh ATI pada 12 Agustus 2026 mendatang, sebagai ruang dialog lintas pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kebijakan regulasi, dan menjaga kelayakan iklim investasi. 

Termasuk kebutuhan untuk mendorong model pembiayaan yang lebih berkelanjutan, dengan memperbesar peran investasi swasta serta meningkatkan kualitas pelayanan jalan tol di seluruh Indonesia.

Ketua Umum ATI sekaligus Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Rivan A Purwantono, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, keselamatan jalan, serta modernisasi ekosistem transportasi nasional.

"Pembangunan jalan tol pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Publik membutuhkan layanan jalan tol yang aman, nyaman, berkualitas, dan andal," kata dia dalam pernyataan tertulis, Senin (10/8/2026).

"Karena itu, ATI bersama pemerintah terus bersinergi untuk menjaga keberlanjutan industri sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan jalan tol yang terbaik," ujar Rivan.

Untuk diketahui, jaringan jalan tol yang beroperasi di Indonesia saat ini telah mencapai sepanjang 3.115,98 km (76 ruas jalan tol) yang dikelola oleh 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). 

Dengan akumulasi nilai investasi mencapai Rp 668 triliun untuk ruas beroperasi dan diproyeksikan mendekati Rp 1.000 triliun, termasuk ruas dalam tahap konstruksi dan persiapan. 

Di sisi lain, Rivan menambahkan, kapasitas pembiayaan pemerintah memiliki keterbatasan, sehingga diperlukan terobosan kebijakan dan skema pembiayaan yang dapat mendorong partisipasi swasta.

"Sebagian besar ruas jalan tol yang beroperasi saat ini masih berada dalam fase awal hingga menengah siklus pengembalian investasi. Sehingga memerlukan keselarasan struktur keuangan yang sehat untuk menjaga keberlanjutan pengusahaan jangka panjang," tuturnya. 

Baca Juga: MSCI Ubah Metodologi Indeks Dividen Asia Pasifik, Berlaku Mulai 1 September 2026

Baca Juga: Pengamat: Layanan Transportasi Publik RI Sudah Mampu Bersaing dengan Negara Maju

Menurut dia, kondisi ini kian diperparah oleh maraknya kendaraan berlebih muatan alias Over Dimension Over Loading (ODOL), yang mempercepat kerusakan fisik jalan dan juga membahayakan pengguna jalan.

Menanggapi pentingnya keterlibatan luas seluruh pemangku kepentingan tersebut, Plt Sekretaris Jenderal ATI Kristianto menggarisbawahi, bahwa keselarasan pandangan antara pemerintah dan pelaku industri merupakan pilar utama dalam merumuskan skema pembiayaan dan regulasi jalan tol yang berkeadilan.

"Sinergi dan keseimbangan kebijakan sangat penting bagi masa depan industri jalan tol nasional. Melalui pelaksanaan FGD ini, ATI berharap dapat menghimpun berbagai pemikiran kritis dan gagasan solutif lintas sektor yang akan kami rumuskan secara komprehensif ke dalam dokumen rekomendasi kebijakan (White Paper)," ungkapnya.