Kebutuhan Investasi Rp8.705 Triliun di 2027, Wakil Purbaya Jujur Akui APBN Tak Cukup

Kebutuhan investasi pembangunan nasional diproyeksikan menembus angka fantastis pada 2027. Di tengah target tersebut, pemerintah mengakui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan mampu menanggung seluruh kebutuhan pembiayaan pembangunan.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan keterbatasan APBN membuat pemerintah perlu mengandalkan sumber pendanaan lain untuk menopang berbagai proyek strategis nasional. 

"Satu hal yang harus kita sadari bersama bahwa APBN saja itu tidak pernah cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan, termasuk infrastruktur, energi, kualitas SDM, hingga hilirisasi," kata Juda Agung dalam keterangannya di Jakarta, Senin (10/8/2026).

Dalam rancangan APBN 2027, total kebutuhan investasi Indonesia diproyeksikan melonjak hingga Rp8.705 triliun. Namun, dari angka tersebut, pendanaan yang mampu diserap melalui instrumen APBN diperkirakan hanya sekitar Rp459 triliun.

Baca Juga: Rumah Kontrakan Mau Dikenai Pajak Mulai 2027? Kemenkeu Buka Suara

Sementara itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk kontribusi dari Daya Anagata Nusantara (Danantara), ditargetkan dapat memberikan sokongan pendanaan sekitar Rp330 triliun.

"Sisa kebutuhan investasi yang sebagian besar atau sekitar 91 persen sebesar Rp7.973 triliun harus berasal dari sumber pembiayaan swasta, baik perbankan, pembiayaan lain, maupun pasar modal," ujar Juda.

Besarnya kebutuhan tersebut membuat pasar modal dinilai memiliki posisi strategis dalam menopang pembiayaan pembangunan. Pasar modal bukan hanya menjadi tempat masyarakat menanamkan investasi, tetapi juga menjadi penghubung antara kebutuhan ekspansi perusahaan dan dana yang tersedia di masyarakat.

Menurut Juda, pasar modal memiliki ekosistem pembiayaan yang efisien dan transparan serta mengedepankan prinsip kesetaraan bagi seluruh pelaku pasar. Karena itu, pasar modal kerap disebut sebagai equity market.

Baca Juga: Ada Kabar Pratikno Mundur di Tengah Isu Reshuffle, Ini Kata Istana

Pemerintah pun berupaya memperdalam pasar keuangan domestik agar semakin kompetitif. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pasar modal dapat menjalankan perannya secara maksimal dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, likuid, serta trustable dan kredibel agar dapat berperan optimal memfasilitasi investasi dan mendukung target pertumbuhan ekonomi yang tinggi," ucap Juda.

Meski APBN memiliki keterbatasan dalam membiayai seluruh kebutuhan pembangunan, Juda memastikan kondisi fiskal pemerintah tetap dijaga agar berada di jalur yang sehat. Hal itu dilakukan di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih memberikan tekanan terhadap berbagai negara.

Penerimaan negara tercatat mampu tumbuh secara stabil di kisaran 24 persen. Sementara itu, realisasi belanja pemerintah disebut efektif menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang kuartal I dan kuartal II-2026.

"Kami di Kementerian Keuangan bekerja keras menjaga kesehatan APBN sebagai instrumen utama kesejahteraan rakyat sekaligus menjaga kehati-hatian dengan defisit di bawah 3 persen," jelas Juda.