Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Zulhas Buka-bukaan! Pernah Dikasih Dana Rp890 Miliar oleh George Soros

Zulhas Buka-bukaan! Pernah Dikasih Dana Rp890 Miliar oleh George Soros Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap pernah mendapat komitmen bantuan dana sekitar US$50 juta atau setara Rp890 miliar dari filantropis dunia George Soros saat dirinya menjabat Menteri Kehutanan pada 2010.

Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengatakan dana tersebut diberikan untuk mendukung upaya penyelamatan hutan di Indonesia. Saat itu, Soros datang ke Indonesia sebagai utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bidang perubahan iklim untuk memantau persiapan Indonesia dalam menerapkan moratorium konversi hutan alam dan gambut.

Namun, dana tersebut pada akhirnya tidak dapat digunakan hingga masa jabatan Zulhas sebagai Menteri Kehutanan berakhir. Menurut dia, persyaratan pencairan dana tersebut terlalu rumit.

"Pertama kali saya terima uang, kerja sama dengan Norwegia. Norwegia sudah ada uangnya, cuman persyaratannya rumit," ujar Zulhas dalam acara Penandatanganan Perjanjian Penyaluran Dana Proyek RBP REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 untuk 10 Provinsi di Kantor Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Zulhas mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai dana talangan atas komitmen kerja sama Indonesia dan Norwegia senilai US$1 miliar atau sekitar Rp17,8 triliun melalui Letter of Intent (LoI).

"Akhirnya ditalangi George Soros. George Soros yang datang ke kantor saya taruh uang USD50 juta. Tapi sampai saya berakhir sebagai Menteri Kehutanan, saya enggak bisa pakai karena syaratnya rumit, gitu ya," dia menambahkan.

Pengalaman tersebut disampaikan Zulhas saat menjelaskan pentingnya program pemerintah yang memberikan dampak luas kepada masyarakat. Menurut dia, kebijakan pemerintah saat ini diarahkan pada tujuan pembangunan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.

"Oleh karena itu tidak mudah, saudara-saudara. Di dalam konstitusi itu tujuan kita merdeka itu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ekonominya dipatok, di jiwanya itu Pasal 33 dan Pasal 34. Itu kira-kira yang kita jalankan," tegasnya.

Dalam kapasitasnya sebagai Menko Pangan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Zulhas kemudian menyoroti kebijakan pemerintah di sektor pangan. Dia mengatakan pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap impor komoditas pangan.

Baca Juga: Zulhas Curiga Ada yang Sengaja Serang Kopdes Merah Putih, Isu Dibangun di Tengah Laut Disebut Tak Masuk Akal

Baca Juga: Zulhas Bantah KDMP Akan Matikan Warung Rakyat, Sebut Koperasi Justru Jadi Mitra UMKM Desa

Baca Juga: Zulhas Bongkar Rincian Dana Kopdes Merah Putih, Bantah Anggaran Rp1,8 Triliun untuk Kipas Angin

Zulhas menyebut Indonesia sebelumnya masih mengimpor sejumlah komoditas dalam jumlah besar, seperti gula, gandum, kedelai, dan sapi.

"Kita ini (sebelumnya) makan hampir semua impor. Impor gula 6 juta (ton), impor gandum 13 juta (ton), impor kedelai kami 3 juta (ton), impor sapi sejuta ekor sapi. Belum bumbu-bumbunya lagi, besar sekali. Nah, tapi kita 2025 pertama kali beras sudah tidak impor. Kita surplus 4,2 (juta ton) ya. Garam konsumsi kita enggak impor lagi, yang industri masih," bebernya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Editor: Annisa Nurfitri