'Banyak Orang Sebut Prabowo Salah Kelola APBN, Padahal Ada Beban Utang Warisan Jokowi'

Tekanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi sorotan Kader Partai Demokrasi Indonesai Perjuangan (PDIP) Ferdinand Hutahaean. Ia meminta kritik terhadap hal tersebut tidak hanya diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, ada andil dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Ferdinand, kondisi fiskal pemerintah juga harus dilihat dari besarnya beban utang dan konsekuensi sejumlah kebijakan pemerintahan sebelumnya. Jokowi menurutnya telah meninggalkan beban yang kini ikut dirasakan pemerintah dan masyarakat.

Baca Juga: Bisa Lahirkan Kuli hingga Arsitek, Dedi Mulyadi Fokus ke Infrastruktur Daripada Pengangguran Jabar

“Tidak sedikit para pengamat maupun pakar yang telah berbicara betapa kritisnya APBN,” ujar Ferdinand, dikutip Kamis (13/8/2026).

Ferdinand kemudian menyoroti besarnya kebutuhan anggaran untuk membayar kewajiban utang. Menurut dia, pembayaran pokok dan bunga utang menyerap ruang fiskal dalam jumlah sangat besar.

“Cicilan pokok hutang saat ini yang ditanggung sangat besar, berkisar Rp800 triliun termasuk yang jatuh tempo pada tahun ini. Selain itu cicilan bunga yang harus dibayar lebih dari Rp500 triliun. Inilah beban yang sangat menggerogoti APBN," ungkapnya.

Ferdinand mengatakan persoalan tersebut perlu menjadi pertimbangan ketika muncul kritik bahwa Prabowo salah mengatur struktur APBN.

Ia menilai tekanan fiskal yang terjadi saat ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ada kewajiban negara yang harus terus dibayarkan, terlepas dari siapa presiden yang sedang menjalankan pemerintahan.

“Banyak orang malah berbicara tentang presiden yang salah mengelola APBN. Salah mengatur struktur APBN. Salah mengatur porsi pos-pos anggaran APBN.” ucap Ferdinand.

Namun, ia memiliki pandangan berbeda mengenai akar persoalan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa terhadap beban warisan dari Jokowi.

“Yang salah adalah beban utang warisan yang ditinggalkan oleh Jokowi. Hal itu telah membuat kita kritis APBN,” sesalnya.

Menurut dia, proyek infrastruktur semestinya memberikan manfaat ekonomi yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Jika tidak, proyek tersebut justru berpotensi menjadi beban keuangan negara dalam jangka panjang.

“Padahal kalau kita mau melakukan review secara umum maupun secara detail yang dilakukan oleh Jokowi semua adalah proyek-proyek yang membangkrutkan Indonesia,” kata Ferdinand.

Ia kemudian menyinggung beragam pembangunan seperti Jalan Tol Trans Sumatera, Bandara Kertajati dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Bandara Kertajati, apa yang terjadi? Bandara Kertajati sekarang tidak berguna, tidak berfungsi. IKN, apa yang terjadi dengannya sekarang? Nol besar,” tegasnya.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung juga masuk dalam daftar yang dikritik Ferdinand. Ia mempertanyakan manfaat ekonomi proyek tersebut dibandingkan dengan kewajiban pembiayaan yang harus ditanggung.

Baca Juga: Di Balik Alasan Dokter Tifa Ajukan Praperadilan Lawan Jokowi: Saya Hanya Tiga Hari Bebas

“Kereta Cepat Jakarta Bandung, nol besar bahkan menjadi beban APBN. Karya Jokowi mana yang layak kita sebut telah membawa keberhasilan bagi Indonesia?,” tuturnya.