Prabowo: 290 BUMN Sudah Ditutup, Pemerintah Kejar Target Pangkas Jadi 300

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menutup 290 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bagian dari restrukturisasi besar-besaran perusahaan negara.

Langkah tersebut dilakukan untuk memangkas jumlah BUMN yang dinilai terlalu gemuk dan tidak seluruhnya produktif. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN tersisa maksimal 300 perusahaan pada akhir 2026.

"Pada 31 Desember 2026 kita target hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif dan menciptakan nilai tambah pada rakyat akan dipertahankan," ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengatakan pemerintah menemukan terdapat 1.074 entitas BUMN, termasuk struktur anak, cucu, hingga cicit perusahaan. Jumlah tersebut jauh di atas perkiraan awalnya yang hanya sekitar 300-400 BUMN.

"Ketika kita buka Danantara, kita menemukan ada 1.074 BUMN dan BUMN itu ada yang punya anak perusahaan, cucu perusahaan, bahkan cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu ada 300-400, tapi 1.074 ternyata," katanya.

Perampingan BUMN disebut mulai memberikan dampak terhadap efisiensi biaya. Prabowo mengklaim pemerintah telah menghemat Rp50 triliun dari biaya overhead.

Penghematan tersebut berasal dari sejumlah pos, seperti gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, sewa kendaraan, hingga perjalanan dinas.

"Perampingan BUMN, hari ini saja kita telah hemat biaya overhead Rp50 triliun hanya dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla, kita hemat Rp50 triliun. Target kita Desember kita harus hemat Rp70 triliun lebih," ungkap Prabowo.

Menurut Prabowo, efisiensi tersebut dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pada kebutuhan masyarakat. Ia mencontohkan penghematan Rp50 triliun dapat digunakan untuk memperbaiki puskesmas, merenovasi sekolah, hingga menyediakan rumah bagi masyarakat.

BUMN Tak Produktif Jadi Sorotan

Prabowo menegaskan hanya perusahaan negara yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat yang akan dipertahankan.

Ia menyoroti masih adanya BUMN yang dinilai tidak produktif dan terus mengalami kerugian, tetapi tetap melaporkan kinerja positif.

"Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN tidak produktif, rugi terus, laporan untung, ngarang saja itu laporannya," tegasnya.

Prabowo juga menyinggung persoalan kerja sama antara BUMN dan perusahaan asing yang dinilai berpotensi merugikan kepentingan negara.

"Kita kena masalah karena banyak masalah karena perusahaan asing kerja sama dengan BUMN kita. Jadi kita harus hilangkan permainan ini," jelas dia.

Selain restrukturisasi, Prabowo membuka opsi pengusutan terhadap pengurus dan direksi BUMN selama 30 tahun terakhir. Ia bahkan mengusulkan pembentukan pengadilan ad hoc khusus.

Di sisi lain, Prabowo juga membuka peluang pemberian amnesti khusus bagi pihak yang mengakui kesalahan dan bersedia bertobat. Keputusan mengenai opsi tersebut akan diserahkan kepada wakil rakyat.