Gatot Nurmantyo Sindir Tentara Salon Dapat Promosi karena Kedekatan, 'Itu Namanya 'Pelacur Politik''

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengingatkan pentingnya meritokrasi dalam menentukan promosi dan penempatan jabatan di tubuh TNI. Menurutnya, pengabaian sistem merit dapat mengancam profesionalisme dan netralitas TNI.

Gatot mengatakan, promosi jabatan di lingkungan TNI semestinya didasarkan pada prestasi, kemampuan, moral, etika, pendidikan, dan pengalaman. Dengan sistem tersebut, prajurit terbaik memiliki kesempatan untuk menduduki posisi kepemimpinan.

"Ketika meritokrasi benar-benar ditegakkan, maka hanya orang-orang yang berprestasi yang akan memimpin TNI,” ujar Gatot dalam webinar “Kamu Bertanya, Jenderal Gatot Menjawab”.

Menurut Gatot, sistem merit di lingkungan TNI dibangun melalui proses panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk psikologi, moral, etika, pendidikan, dan pengalaman.

Ia menilai proses tersebut penting untuk memastikan prajurit yang mendapat kesempatan menduduki jenjang kepemimpinan merupakan personel yang memiliki kompetensi dan rekam jejak terbaik.

Gatot kemudian mengingatkan potensi masalah apabila promosi jabatan di lingkungan TNI lebih banyak ditentukan oleh kedekatan politik, hubungan keluarga, atau faktor nonprofesional lainnya.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat menimbulkan frustrasi di kalangan prajurit yang telah bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa dalam menjalankan tugas.

"Untuk apa saya ke Papua sampai berdarah-darah, untuk apa saya berjuang, tapi ternyata yang naik orang yang tentara salon,” katanya.

Gatot juga melontarkan kritik keras terhadap prajurit yang menurutnya mengejar jabatan melalui kedekatan politik. Ia menyebut perilaku tersebut sebagai 'pelacur politik'.

"Mohon maaf saya agak kasar, orang-orang seperti itu adalah pelacur politik. Tentara itu tidak boleh begitu. Dia hanya bekerja, bekerja, bekerja yang terbaik untuk negeri ini. Biarkan pangkat pun adalah penghargaan," ujarnya.

Gatot menegaskan, profesionalisme TNI harus dijaga dengan memastikan setiap prajurit memiliki kesempatan berkembang berdasarkan kemampuan dan pengabdiannya, bukan berdasarkan hubungan politik maupun faktor kedekatan lainnya.