92 Ribu Lebih Mengungsi, BNPB Akui Kebutuhan Dasar Korban Gempa NTT Belum Sepenuhnya Terpenuhi

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto mengakui pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi akibat gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menghadapi kekurangan.

Kondisi tersebut terjadi ketika jumlah warga yang mengungsi terus meningkat hingga mencapai lebih dari 92 ribu jiwa.

Suharyanto mengatakan pemerintah terus mempercepat distribusi logistik dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada di lokasi pengungsian. Namun, sejumlah persoalan di lapangan masih harus segera diselesaikan secara terpadu.

"Kami terus bekerja keras dan cepat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di pengungsian dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi di lapangan," kata Suharyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8/2026).

Salah satu persoalan yang masih dikeluhkan warga adalah ketersediaan air bersih dan listrik di sejumlah posko pengungsian. Keluhan tersebut antara lain muncul dari Posko Pengungsian Reo, Kabupaten Manggarai.

BNPB memahami kondisi tersebut menjadi tantangan dalam penanganan pascabencana. Terlebih, jumlah pengungsi terus bertambah seiring terjadinya gempa susulan di sejumlah wilayah terdampak.

"Di mana kemarin kami memberitakan 71 jiwa. Hari ini bertambah empat jiwa dengan rincian di Kabupaten Sikka bertambah dua, Kabupaten Manggarai bertambah satu, Nagekeo bertambah satu," kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam konferensi pers BNPB, Kamis (20/8/2026).

Hingga Kamis sore, BNPB mencatat korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 orang. Selain itu, sebanyak 907 orang dilaporkan mengalami luka-luka.

Baca Juga: PMI Layani 94 Korban Gempa Flores di Sengari, Waspadai Ancaman Penyakit di Pengungsian

Jumlah warga yang mengungsi juga meningkat cukup tajam. BNPB mencatat terdapat 92.735 jiwa yang kini berada di pengungsian, naik dari sebelumnya 59.647 jiwa.

Besarnya jumlah pengungsi membuat kebutuhan logistik menjadi semakin besar. Pemerintah pun terus mengirimkan bantuan melalui berbagai jalur untuk menjangkau masyarakat terdampak, termasuk wilayah yang sulit diakses.

Suharyanto mengatakan bantuan logistik Presiden yang dikirim sejak 15 hingga 19 Agustus 2026 telah mencapai 411 ton. Distribusi tersebut dilakukan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan dasar warga di berbagai wilayah terdampak.

"Keluhan yang terjadi di lapangan terus kami perbaiki. Bantuan logistik Presiden telah didistribusikan dengan total bantuan yang dikirimkan sebanyak 411 ton dari tanggal 15 sampai 19 Agustus 2026," ujar Suharyanto.

Pada 19 Agustus saja, BNPB mencatat distribusi bantuan melalui jalur udara mencapai 72,77 ton. Pengiriman tersebut diprioritaskan untuk sejumlah posko dengan kebutuhan tinggi.

Sebanyak 5.000 paket sembako dikirim ke Posko Maumere, sedangkan 2.900 paket sembako lainnya diarahkan ke Posko Labuan Bajo. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan pangan warga terdampak.

Pemerintah juga memanfaatkan jalur laut untuk menjangkau wilayah yang sulit ditembus melalui jalur darat. KRI Bung Hatta diberangkatkan dari Pelabuhan Labuan Bajo menuju Pelabuhan Reok, Kabupaten Manggarai, dengan membawa bantuan Presiden, sembako, tenda, serta donasi masyarakat.

Bantuan tersebut nantinya didistribusikan ke Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Sementara itu, TNI AL mengerahkan KRI dr. Soeharso untuk membantu pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa.

Selain makanan dan air mineral, dukungan yang disiapkan mencakup obat-obatan, matras, selimut, tenda, hygiene kit, BBM, genset, serta berbagai kebutuhan lainnya. BNPB juga menyiapkan 882 unit tenda yang terdiri dari 215 tenda pengungsi berukuran 6x12 meter dan 667 tenda keluarga berukuran 4x4 meter.

Dua unit rumah sakit lapangan turut disiapkan untuk mendukung pelayanan kesehatan di wilayah terdampak. BNPB memastikan distribusi bantuan terus dilakukan melalui jalur udara maupun laut, terutama untuk menjangkau daerah yang masih terisolasi.

"Kami memastikan distribusi terus berjalan ke wilayah terisolasi, termasuk melalui jalur laut dan udara, agar kebutuhan dasar warga di pengungsian dan daerah terdampak terpenuhi," tegas Suharyanto.

Dengan jumlah pengungsi yang telah menembus 92 ribu jiwa, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan kebutuhan dasar seluruh korban terpenuhi. BNPB bersama pemerintah daerah terus melakukan pemantauan dan evaluasi agar persoalan air bersih, listrik, logistik, kesehatan, hingga tempat tinggal sementara dapat segera ditangani.