Meikarta Perluas Akses KPR FLPP, Cicilan Mulai Rp1,7 Juta per Bulan

Memiliki rumah pertama masih menjadi tantangan bagi banyak masyarakat, terutama dari sisi kemampuan pembiayaan jangka panjang. Di tengah upaya pemerintah mengatasi backlog perumahan dan mempercepat Program 3 Juta Rumah, akses terhadap skema pembiayaan yang terjangkau menjadi salah satu faktor penting.

Melihat kebutuhan tersebut, Meikarta menghadirkan pilihan hunian yang dapat diakses melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan pemerintah. Bekerja sama dengan Nobu Bank sebagai bank penyalur, skema ini menawarkan bunga tetap 6 persen hingga lunas, tenor hingga 30 tahun, serta uang muka mulai 1 persen.

Untuk unit yang memenuhi ketentuan skema tersebut, cicilan dapat dimulai sekitar Rp1,7 juta per bulan. Besaran angsuran tetap bergantung pada harga unit, uang muka, tenor, serta hasil analisis dan persetujuan bank.

Presiden Direktur PT Mahkota Sentosa Utama, pengembang Meikarta, Indra Azwar, mengatakan keterjangkauan hunian tidak hanya ditentukan oleh harga rumah, tetapi juga kemampuan masyarakat mengakses pembiayaan.

“Penyediaan hunian terjangkau tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah telah menyediakan instrumen pembiayaan melalui FLPP. Perbankan menyalurkan pembiayaan, sementara pengembang menyediakan hunian yang sesuai dengan ketentuan program,” ujar Indra.

Menurutnya, kolaborasi tersebut penting agar semakin banyak masyarakat yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan hunian layak dengan skema pembiayaan yang lebih terukur.

Membuka Akses Rumah Pertama

FLPP dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan pembiayaan rumah dengan skema yang lebih terjangkau. Di wilayah Jabodetabek, batas maksimal penghasilan MBR saat ini mencapai Rp12 juta per bulan bagi masyarakat yang belum menikah dan Rp14 juta bagi yang sudah menikah, sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerima FLPP juga harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain Warga Negara Indonesia, belum memiliki rumah, serta belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah. Pengajuan pembiayaan tetap melalui proses verifikasi dan analisis kelayakan oleh bank penyalur.

“Yang menjadi perhatian bukan hanya berapa harga rumahnya, tetapi apakah masyarakat mampu mengakses pembiayaannya. Bunga tetap, uang muka yang ringan, dan tenor yang panjang memberikan ruang bagi masyarakat yang memenuhi kriteria untuk merencanakan kepemilikan rumah secara lebih terukur,” kata Indra.

Hunian Dekat Pusat Aktivitas Ekonomi

Selain skema pembiayaan, lokasi menjadi pertimbangan penting dalam menentukan keterjangkauan hunian. Meikarta berada di kawasan Cikarang yang terhubung dengan koridor industri dan ekonomi utama di Jawa Barat.

Kedekatan hunian dengan kawasan tempat masyarakat bekerja dapat membantu menekan waktu perjalanan dan biaya transportasi, sekaligus memberikan kemudahan bagi aktivitas keluarga sehari-hari.

“Bagi pekerja, rumah yang terjangkau bukan hanya soal cicilan. Lokasi juga menentukan berapa banyak waktu dan biaya yang harus dikeluarkan setiap hari untuk bekerja dan menjalani kehidupan bersama keluarga,” ujar Indra.

Karena itu, keterjangkauan hunian dinilai perlu dilihat secara lebih menyeluruh, bukan hanya berdasarkan harga rumah dan besarnya cicilan, tetapi juga total biaya yang harus dikeluarkan untuk tinggal dan bekerja.

Dukung Ekosistem Program 3 Juta Rumah

Meikarta menilai penyelesaian persoalan backlog perumahan membutuhkan lebih dari sekadar pembangunan unit baru. Hunian yang tersedia juga harus dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan, sehingga skema pembiayaan seperti FLPP memiliki peran penting dalam mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan rumah.

“Kami melihat program perumahan pemerintah sebagai sebuah ekosistem. Pemerintah memberikan kebijakan dan instrumen pembiayaan, perbankan memastikan proses pembiayaan berjalan, dan pengembang menyediakan hunian. Kolaborasi inilah yang pada akhirnya menentukan apakah masyarakat benar-benar dapat mengakses rumah yang layak,” tutur Indra.

Melalui pilihan KPR FLPP tersebut, Meikarta ingin mengambil bagian dalam memperluas akses kepemilikan rumah pertama sekaligus mendukung agenda pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan program perumahan bukan hanya diukur dari jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga dari seberapa banyak masyarakat yang mampu mengakses, memiliki, dan menempati hunian tersebut secara berkelanjutan.