Trump Kirim Kesepakatan Nuklir ke Kongres, Saudi Wajib Damai dengan Israel

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirim rancangan kesepakatan energi nuklir sipil dengan Arab Saudi kepada Kongres AS. Trump menetapkan normalisasi hubungan Saudi dengan Israel sebagai syarat berlakunya kesepakatan tersebut.

Rancangan perjanjian itu dicapai kedua negara pada Juli 2026. Seorang pejabat pemerintahan AS mengatakan pakta tersebut dikirim kepada Kongres pada Senin (24/8), seperti dilansir Reuters, Rabu (26/8).

"Posisi presiden tidak berubah bahwa kesepakatan hanya akan berjalan jika Arab Saudi bergabung dengan Kesepakatan Abraham," kata pejabat pemerintahan AS tersebut. Kesepakatan Abraham merupakan rangkaian perjanjian normalisasi hubungan Israel dengan sejumlah negara Arab dan mayoritas Muslim.

Kesepakatan tersebut sebelumnya menghasilkan normalisasi hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan. Perjanjian itu dicapai melalui mediasi pemerintahan AS pada 2020 dan 2021.

Kesepakatan nuklir AS-Saudi akan memungkinkan perusahaan Amerika Serikat mengekspor teknologi nuklir sipil ke kerajaan tersebut. Pakta itu juga mencakup rencana pembangunan reaktor AP1000 dengan nilai proyek mencapai puluhan miliar dolar.

Proyek tersebut berpotensi memberikan keuntungan besar bagi Westinghouse. Perusahaan itu dimiliki bersama oleh Cameco yang berbasis di Kanada dan Brookfield Asset Management.

Rancangan perjanjian tersebut kini berada dalam proses peninjauan Kongres AS. Dua sumber kongres mengatakan dokumen itu diperkirakan diserahkan kepada komite pada Rabu (26/8) waktu setempat.

Jika Kongres tidak menyatakan keberatan dalam 90 hari sidang, kesepakatan tersebut dapat berlaku. Jika Kongres menolaknya, Trump masih dapat menggunakan hak veto dan keputusan tersebut membutuhkan dukungan dua pertiga anggota Kongres untuk dibatalkan.

Baca Juga: Ketua Parlemen Iran Ejek Trump: 'Make America Hungry Again'

Pakta nuklir tersebut mendapat kritik dari sejumlah anggota parlemen Partai Demokrat dan kelompok pendukung nonproliferasi. Mereka menyoroti tidak adanya larangan bagi Saudi untuk memperkaya uranium atau memproses ulang limbah nuklir.

Kedua aktivitas tersebut dapat menjadi jalur potensial menuju pengembangan senjata nuklir. Pemerintahan Trump membantah kekhawatiran itu dan menyatakan kesepakatan telah memuat langkah-langkah nonproliferasi yang diwajibkan oleh hukum AS.