Drama Singgung Prabowo, Parpol Tutup Pintu Keanggotaan untuk Ketum Projo Budi Arie

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menutup pintu bagi Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. Pihaknya menyatakan tak akan pernah menerima sosok itu usai relawan politik terkait membuka kemungkinan pergantian pemerintahan di tengah masa jabatan dari Presiden Prabowo Subianto.

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi menegaskan keputusan partainya bukan semata-mata didasarkan pada persoalan administratif. Menurut dia, partainya memiliki pertimbangan mengenai kesesuaian nilai serta rekam jejak seseorang sebelum menerima keanggotaan.

Baca Juga: Koalisi Prabowo Tuntut Jokowi Jelaskan Maksud Ucapan Ketum Projo Budi Arie

“Keanggotaan partai bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut kesesuaian nilai dan rekam jejak. Mempertimbangkan dua hal tersebut, pasti tempat dia bukan di PSI,” kata Dedek, dikutip Kamis (27/8/2026).

Dedek mengatakan, salah satu alasan utama pihaknya menolak kemungkinan sosok itu bergabung adalah perbedaan pandangan mengenai keberlangsungan pemerintahan hasil Pemilu 2024.

DPP PSI menurutnya juga telah melakukan pengecekan kepada struktur partai di daerah. Hasilnya, para pengurus disebut memiliki pandangan yang sama mengenai kemungkinan bergabungnya Budi Arie.

Menurut Dedek, struktur internal partai tidak menginginkan partainya menjadi kendaraan politik bagi figur yang dinilai hanya mencari ruang baru setelah menghadapi dinamika di lingkungan politik sebelumnya.

“Para pengurus tidak ingin menjadi tempat persinggahan petualang politik yang mengincar panggung kekuasaan secara oportunistik,” katanya.

Sebelumnya, Ketum Projo Budi Arie membuat pernyataan yang kemudian viral di media sosial. Dekat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), ia mengaku memiliki insting bahwa pemilu dapat berlangsung lebih cepat dari jadwal 2029.

"Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, 'Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?'. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?" ujar Budi Arie.

Budi Arie juga mengaitkan kemungkinan tersebut dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ia membandingkannya dengan situasi menjelang perubahan besar pada akhir Orde Baru.

Baca Juga: DPR Soal Demo 27 Agustus: Lebih Baik Kita Jaga Ketertiban

"Ini terjadi yang namanya kalau menurut pendapat saya terjadi yang namanya patahan sejarah, bagaimana tahun '97 itu tiba-tiba pemilu berikutnya '99. Dan potensi ini bukan tak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi," tegasnya.