Cegah Karhutla Meluas, Gubernur Papua Fakhiri Minta Kepala Daerah Siaga hingga November

Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri meminta seluruh kepala daerah memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan akibat El Nino.

Langkah tersebut dilakukan menyusul potensi cuaca panas dan kering yang diperkirakan berlangsung hingga November di sejumlah wilayah Papua.

Fakhiri menyampaikan hal itu saat memimpin Rapat Koordinasi Forkopimda Papua terkait kebakaran hutan dan kekeringan dampak El Nino di wilayah Papua, yang berlangsung di Aula Lukmen, Gedung Negara Dok V, Jayapura, Rabu (26/8/2026).

Dalam rapat tersebut, Fakhiri menegaskan pemerintah tidak boleh menunggu kebakaran terjadi baru mengambil tindakan. Menurutnya, langkah pencegahan dan kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini melalui koordinasi lintas daerah dan lembaga.

“Saya minta kepala daerah agar koordinasi dan kolaborasi jangan terputus. Papua punya potensi kebakaran yang luar biasa. Koordinasi awal harus tetap dilakukan secara intens, semua kepala daerah berkoordinasi dengan Forkopimda,” tegas Fakhiri.

Ia mengatakan, ancaman karhutla harus diantisipasi secara bersama-sama oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, TNI, Polri, serta masyarakat. Pencegahan dinilai penting agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.

Fakhiri juga menyoroti aktivitas pembukaan lahan untuk pertanian yang saat ini terus didorong di Papua. Ia meminta kegiatan tersebut dilakukan dengan cara yang aman dan tidak menggunakan api.

“Kita sementara membuka lahan untuk kegiatan pertanian. Jangan sampai kegiatan itu menjadi penyebab kebakaran yang terjadi di Papua,” ujarnya.

Menurut Fakhiri, masyarakat maupun pelaku usaha harus meninggalkan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Ia meminta pemerintah daerah turut mengedukasi masyarakat mengenai metode pembukaan lahan yang tidak meningkatkan risiko kebakaran.

“Dalam pembukaan lahan jangan dengan cara membakar. Kalau bisa dikubur, jangan sampai terjadi kebakaran hutan di Provinsi Papua,” katanya.

Selain koordinasi antarpemerintah daerah, Fakhiri meminta TNI dan Polri memastikan kesiapan personel maupun peralatan untuk menghadapi kemungkinan karhutla dan kekeringan.

Ia juga menilai fasilitas pendukung yang dimiliki aparat, termasuk water cannon, dapat dimanfaatkan untuk membantu penanganan kekeringan ketika masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air.

“Kita membutuhkan teman-teman TNI-Polri karena ada water cannon. Di samping kesiapan TNI-Polri sebagai garda terdepan, apabila terjadi kekeringan dan masyarakat membutuhkan air, bisa juga digunakan untuk membantu pemerintah,” jelasnya.

Fakhiri menekankan kesiapsiagaan tidak boleh berhenti pada rapat koordinasi di tingkat provinsi. Setiap kepala daerah diminta membangun komunikasi cepat dengan Forkopimda di wilayah masing-masing agar potensi kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas.

Periode panas hingga November, kata dia, harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah. Kebakaran yang semula terjadi di satu wilayah dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih luas apabila tidak segera dicegah dan ditangani.

Karena itu, pemerintah mulai memetakan potensi dan sumber yang dapat memicu kebakaran, termasuk aktivitas pembukaan lahan.

“Kita mengambil langkah cepat dan berkolaborasi. Jangan sampai kita tergadai dengan kejadian-kejadian di kabupaten dan kota yang sama. Kalau muncul, kita harus sama-sama menanganinya,” tegas Fakhiri.

Baca Juga: Tutup Pendidikan Paskibraka Papua, Fakhiri: Kalian Calon Pemimpin Masa Depan

Ia turut mengajak masyarakat, mulai dari rumah tangga hingga pelaku usaha, mengambil bagian dalam upaya pencegahan karhutla.

Bagi Fakhiri, pencegahan harus menjadi prioritas. Pemerintah tidak ingin mengerahkan seluruh sumber daya setelah kebakaran telanjur meluas.

“Sebagai kepala daerah, gubernur dan semua pihak, tidak boleh lagi ada pembakaran lahan,” pungkasnya.

Pemprov Papua kini mendorong kesiapsiagaan bersama sebagai langkah awal menghadapi ancaman karhutla dan kekeringan. Koordinasi lintas daerah, kesiapan aparat, serta perubahan pola pembukaan lahan menjadi bagian penting dari upaya mencegah bencana sejak dini.