Prabowo Sebut Indonesia Setara Uni Eropa, Tegaskan Negara Besar Butuh Banyak Pihak

Presiden Prabowo Subianto menilai besarnya wilayah Indonesia membuat pemerintahan tidak bisa dijalankan hanya oleh satu kelompok politik. Menurutnya, pengelolaan negara membutuhkan kerja sama banyak pihak agar pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan stabil.

Prabowo menggambarkan skala Indonesia dengan membandingkannya dengan Uni Eropa yang terdiri dari sekitar 27 negara. Perbandingan tersebut disampaikan untuk menunjukkan besarnya tantangan yang harus dikelola pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Prabowo menyebut Indonesia merupakan negara besar, sehingga membutuhkan kerja sama banyak pihak dalam mengelolanya. Prabowo menyatakan wilayah Indonesia setara dengan wilayah Uni Eropa yang terdiri dari sekitar 27 negara."

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026). Ia menilai karakteristik Indonesia sebagai negara besar membuat kolaborasi politik menjadi sesuatu yang diperlukan.

Prabowo kemudian menegaskan bahwa Indonesia tidak mungkin hanya dipimpin oleh satu partai. Ia menyebut keterlibatan sejumlah partai dalam pemerintahan justru menjadi bentuk kerja sama untuk mengelola negara dengan wilayah yang sangat luas.

"Tidak mungkin negara sebesar ini dipimpin hanya satu partai, kita ini sekarang delapan partai sudah luar biasa efisiennya," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, kerja sama lintas partai tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan menjaga stabilitas pemerintahan. Ia menilai pemerintahan membutuhkan suasana yang tenang agar berbagai agenda pembangunan dapat dijalankan.

Baca Juga: Tegas! Prabowo Beber Alasan Tolak Pinjaman IMF: Indonesia Masih Bisa Tanpa Utang Baru

"Bagaimanapun pemerintahan membutuhkan stabilitas, ketenangan," kata Prabowo.

Prabowo juga menyinggung kondisi politik sejumlah negara lain yang menurutnya menghadapi pergantian kepemimpinan dalam beberapa tahun terakhir. Ia mencontohkan Jepang dan Inggris yang mengalami silih bergantinya perdana menteri dalam rentang lima hingga enam tahun terakhir.

Perbandingan tersebut digunakan Prabowo untuk menekankan pentingnya kesinambungan pemerintahan. Ia ingin stabilitas menjadi salah satu fondasi dalam menjalankan pemerintahan Indonesia yang memiliki tantangan geografis dan politik yang kompleks.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo turut merespons kembali kritik mengenai jumlah anggota kabinet pemerintahannya. Kritik tersebut selama ini menyebut kabinet Prabowo sebagai kabinet gemuk karena jumlah kementerian dan lembaga yang cukup banyak.

Prabowo kemudian menggunakan Timor Leste sebagai pembanding. Ia menyoroti jumlah anggota kabinet negara tersebut yang mencapai 28 orang meski wilayah dan jumlah penduduknya jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia.

"Lebih kecil dari banyak kabupaten di Indonesia, mungkin Kabupaten Bogor lebih besar dari Timor Leste, Banyuwangi. Mereka hanya 1,1 juta. Kabinetnya 28, kabinet Timor Leste 28," ujar Prabowo.

Bagi Prabowo, ukuran sebuah negara menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan ketika melihat kebutuhan struktur pemerintahan. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan jumlah penduduk besar dan persoalan yang beragam dari satu daerah ke daerah lainnya.

Karena itu, Prabowo menilai kerja sama banyak pihak tetap diperlukan untuk memastikan pemerintahan dapat menjalankan berbagai fungsi negara. Ia juga mengaitkan kolaborasi tersebut dengan upaya menjaga stabilitas sehingga pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Pernyataan Prabowo tersebut sekaligus menjadi penjelasan atas pendekatan pemerintahannya yang mengedepankan kerja sama lintas partai. Dengan dukungan delapan partai, ia menilai struktur politik yang ada saat ini masih berada dalam batas yang efisien untuk mengelola Indonesia sebagai negara besar.