Fiskal Jabar Tertekan, Target Pendapatan 2026 Turun Rp2,27 Triliun

Kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) pada 2026 menjadi sorotan DPRD setelah target pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD mengalami penurunan, sementara kebutuhan belanja tetap harus dipenuhi.

Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi agar tidak mengurangi kapasitas keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.

Sorotan itu disampaikan Fraksi Partai NasDem DPRD Jawa Barat dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, di Bandung, Selasa (1/9/2026).

Rapat paripurna tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat paripurna pada 26 Agustus 2026 yang membahas penyampaian nota pengantar Gubernur Jawa Barat terkait Ranperda PAPBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa mengatakan, untuk efisiensi waktu, pandangan umum seluruh fraksi terhadap Ranperda PAPBD dibacakan oleh Fraksi NasDem. Sementara fraksi lainnya menyerahkan pandangan umum secara langsung kepada pimpinan DPRD.

“Demi efisiensi waktu, pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang PAPBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 ini dibacakan oleh satu fraksi yaitu, Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Fraksi lainnya menyampaikan pandangan umumnya langsung kepada pimpinan,” kata Buky.

Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangannya, pembahasan akan berlanjut pada agenda jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi. Tahapan tersebut dijadwalkan berlangsung dalam rapat paripurna pada 4 September 2026.

Bendahara Fraksi NasDem DPRD Jawa Barat Sri Wahyuni Utami mengatakan, kondisi fiskal menjadi salah satu perhatian utama fraksinya dalam pembahasan PAPBD 2026.

Menurut dia, penurunan target pendapatan di tengah peningkatan belanja perlu dicermati karena berpotensi mempersempit ruang fiskal sekaligus memengaruhi kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan.

“Target pendapatan daerah mengalami penurunan dari semula Rp30,12 triliun menjadi Rp27,85 triliun. Penurunan tersebut mencapai Rp2,27 triliun atau 7,52%,” ujar Sri.

Penurunan juga terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Ranperda PAPBD 2026, target PAD turun dari Rp19,52 triliun menjadi Rp17,95 triliun atau berkurang sekitar Rp1,57 triliun.

"Pendapatan transfer daerah juga mengalami penurunan sebesar Rp689,29 miliar atau 6,52%,"kata Sri

Menurut Fraksi NasDem, perubahan tersebut perlu menjadi perhatian karena kapasitas pendapatan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga fleksibilitas APBD.

Fraksi NasDem juga menilai penurunan PAD seharusnya menjadi momentum bagi Pemprov Jawa Barat untuk mengevaluasi strategi peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Baca Juga: Gubernur KDM Imbau Seluruh Bupati Jabar Mendukungnya untuk Hal ini...

Baca Juga: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Soal Skandal Wakil Bupati Sumedang: Kepada Semua Pihak, Mohon Bersabar

Baca Juga: Kecap Produksi Jabar Tembus Pasar Eropa, Ekspor Perdana ke Belanda Capai USD51.550

Peningkatan PAD, menurut Sri, tidak seharusnya hanya mengandalkan kenaikan tarif atau intensifikasi pungutan yang berpotensi menambah beban masyarakat. Pemerintah daerah dinilai perlu memperluas sumber pendapatan melalui penguatan aktivitas ekonomi.

Sejumlah strategi yang didorong meliputi perluasan basis ekonomi daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi sistem pemungutan, optimalisasi aset daerah, peningkatan kinerja dan kontribusi BUMD, serta penguatan investasi dan dunia usaha.

“Upaya peningkatan PAD harus berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penguatan kemandirian fiskal daerah harus dibangun dengan memperkuat basis ekonomi dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, tanpa semata-mata menambah beban kepada masyarakat,” pungkasnya