Ekonomi Diklaim Tumbuh di Atas 5 Persen, Gerindra Heran Approval Rating Prabowo Tetap Rendah

Ada jarak yang dinilai perlu dijelaskan antara capaian ekonomi pemerintah dan persepsi masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Gerindra Sugiat Santoso mempertanyakan mengapa indikator ekonomi yang disebut positif belum tercermin dalam tingkat kepuasan publik.

Sugiat menilai pemerintah sebenarnya memiliki sejumlah capaian yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Namun, menurutnya, informasi tersebut belum berhasil membentuk persepsi publik bahwa pemerintahan Prabowo bekerja dengan baik.

Ia menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada triwulan pertama hingga triwulan kedua 2026 disebut berada di atas 5 persen. Sugiat membandingkan angka tersebut dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang diklaimnya berada di kisaran 3 persen.

“Ini menunjukkan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah itu belum maksimal menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada rakyat bahwa pemerintahan Pak Prabowo Subianto sebetulnya secara kuantitatif sudah bekerja dengan sangat baik dalam konteks ekonomi, dalam konteks yang lainnya, dan sebagainya dengan ukuran-ukuran yang sangat objektif,” kata Sugiat dalam rapat kerja dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Senin (31/8/2026).

Menurut Sugiat, kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian serius bagi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom). Pasalnya, capaian yang terukur secara kuantitatif dinilai tidak cukup apabila masyarakat justru memiliki pandangan berbeda terhadap kondisi pemerintahan.

Sugiat kemudian mempertanyakan kondisi daya beli masyarakat. Ia berargumen bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional sehingga dapat menjadi indikator bahwa daya beli masyarakat masih relatif terjaga.

“Kalau konsumsi masyarakat adalah penyumbang terbesar dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, itu artinya daya beli masyarakat masih terjaga kan?” ujar Sugiat.

Meski demikian, Sugiat melihat persepsi publik tidak sepenuhnya sejalan dengan indikator tersebut. Ia menyebut sebagian masyarakat justru memiliki pandangan bahwa kondisi ekonomi Indonesia sedang bergerak menuju situasi yang mengkhawatirkan.

“Tapi opini publik tidak seperti itu. Opini publik seolah-olah ekonomi sedang sedang menuju krisis,” sambungnya.

Perbedaan antara data ekonomi dan persepsi publik itu kemudian dikaitkan Sugiat dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola komunikasi. Ia menilai Bakom seharusnya mampu menerjemahkan berbagai capaian pemerintah ke dalam informasi yang mudah dipahami masyarakat.

Sugiat bahkan membawa teori Noam Chomsky mengenai pembentukan persepsi publik dan opini masyarakat. Menurutnya, teori tersebut dapat menggambarkan bagaimana kelompok di luar pemerintah bisa lebih efektif membentuk pandangan masyarakat dibandingkan komunikasi resmi pemerintah.

“Kalau kita belajar dari teori Chomsky itu, berarti kan ini menunjukkan bahwa Bakom Pemerintah kalah main dengan kelompok di luar sana dalam konteks membangun persepsi opini publik. Karena faktanya, di beberapa survei terbaru, approval rating pemerintahan Pak Prabowo itu di bawah 50 persen,” ungkap Sugiat.

Sorotan tersebut muncul setelah sejumlah survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berada di level yang tidak setinggi klaim mengenai sejumlah capaian pemerintah. Bagi Sugiat, kondisi itu menunjukkan adanya persoalan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Ia pun meminta Bakom lebih maksimal menjelaskan kinerja pemerintah dengan menggunakan indikator yang objektif. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi, daya beli, serta berbagai capaian program pemerintah semestinya menjadi bahan komunikasi yang lebih kuat kepada publik.

Kritik tersebut kemudian mendapat respons dari Kepala Bakom Muhammad Qodari. Alih-alih membantah, Qodari menyampaikan apresiasi atas perhatian dan masukan yang disampaikan DPR, khususnya Sugiat Santoso.

Baca Juga: Qodari Soroti Akun Anonim, KTP Diusulkan Jadi Syarat Bikin Akun Medsos

“Kami berterima kasih atas perhatian dan masukan dari DPR RI, khususnya dari Pak Sugiat Santoso,” ujar Qodari, Selasa (1/9/2026).

Qodari mengakui komunikasi masih menjadi pekerjaan rumah bagi Bakom. Ia mengatakan kritik tersebut justru akan menjadi penyemangat bagi timnya untuk bekerja lebih kreatif dan maksimal dalam menjelaskan program pemerintah kepada masyarakat.

“Benar bahwa keperpihakan Presiden Prabowo pada rakyat sangat kuat, program kerja pemerintah juga sudah banyak yang berjalan, indikator-indikator fundamental ekonomi Indonesia juga baik,” kata Qodari.

Menurut Qodari, penguatan komunikasi pemerintah perlu dilakukan secara lebih proaktif dan sistematis. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga juga akan diperkuat agar informasi mengenai program pemerintah tidak berhenti di tingkat internal pemerintahan.

Salah satu langkah yang dilakukan Bakom adalah menggelar konferensi pers mingguan. Kementerian dan lembaga akan diundang secara bergiliran untuk menyampaikan perkembangan program strategis kepada masyarakat.

Bakom juga akan mengoptimalkan jalur komunikasi melalui pemerintah daerah. Forum Bakohumas yang mempertemukan humas kementerian dan lembaga dengan humas pemerintah daerah akan dimanfaatkan untuk memperluas penyampaian informasi mengenai program pemerintah.

Perdebatan mengenai rendahnya kepuasan publik tidak hanya berkaitan dengan kualitas program pemerintah. Persoalan lain yang kini menjadi perhatian adalah bagaimana capaian yang disebut positif secara statistik dapat diterjemahkan menjadi informasi yang benar-benar dipahami dan dirasakan masyarakat.