Mahfud MD: Kesannya Pak Prabowo Tuh Gak Pernah Mau Dengar Kritik

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyoroti bagaimana Presiden Prabowo Subianto merespons kritik publik yang menurutnya menjadi salah satu persoalan penting dalam perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dalam podcast “Terus Terang” di kanal YouTube pribadinya, Mahfud mengatakan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini memang tengah mengalami penurunan.

Ia mengutip riset Tempo Data Sains yang menunjukkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran turun dari 48,2 persen menjadi 37,6 persen.

Hasil tersebut, menurut Mahfud, tidak berdiri sendiri. Sejumlah lembaga survei lain seperti SMRC dan Indikator Politik Indonesia juga menunjukkan tren serupa.

Baca Juga: Mahfud MD Akui Prabowo Banyak Berubah, Sudah Lama Dia Tidak...

“Kesan masyarakat sekarang, Pak Prabowo tuh gak pernah mau dengar kritik,” ucap Mahfud.

Mahfud menilai sikap pemerintah dalam menghadapi kritik perlu mendapat perhatian. Ia bahkan menganggap kecenderungan kurang responsif terhadap kritik dan hasil survei berisiko mengulang pola yang pernah terjadi dalam perjalanan politik Prabowo sebelumnya.

Ia juga menyoroti kecenderungan kritik dari masyarakat justru dibalas dengan tudingan bahwa pihak yang mengkritik mendapat “biayai asing”. Menurut Mahfud, respons semacam itu tidak akan menyelesaikan persoalan yang menjadi perhatian publik.

Namun, di tengah kritik tersebut, Mahfud tetap mengakui adanya sejumlah perubahan positif dari Presiden Prabowo. Ia melihat gaya komunikasi dan beberapa kebijakan pemerintah belakangan mulai mengalami pergeseran.

Baca Juga: Sidang Kasus Korupsi Kuota Haji Memanas, Jokowi Disebut Punya Peran

Salah satunya terlihat dari gaya pidato Prabowo yang dinilai lebih terkendali dan tidak banyak improvisasi. Mahfud juga mencatat Presiden belakangan mengurangi frekuensi kunjungan ke luar negeri.

Perubahan lain yang mendapat apresiasi adalah pembenahan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahfud menyinggung kepemimpinan baru dalam program tersebut serta keputusan menutup ratusan dapur yang bermasalah.

“Sudah ditata ulang, sudah ada perubahan kebijakan patut dipuji,” ungkapnya.

Tak hanya soal MBG, Mahfud turut melihat adanya perkembangan dalam penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi. Ia menyoroti kasus yang menyeret nama-nama dekat lingkaran Presiden Prabowo, termasuk mantan pejabat Badan Gizi Nasional pengelola MBG. 

Menurutnya, perkembangan tersebut dapat menjadi indikasi bahwa aspirasi masyarakat terkait pemberantasan korupsi mulai mendapatkan respons. Kendati demikian, ia menilai prosesnya belum sepenuhnya memenuhi harapan publik karena masih ada nama-nama lain yang disebut dalam persidangan tetapi belum diproses.

“Meskipun tentu tidak semuanya 100 persen sesuai dengan keinginan rakyat, tapi substansi keinginan rakyat itu sudah mulai direspons,” terang Mahfud.

Dengan waktu yang masih cukup panjang, Mahfud berharap pemerintah tidak hanya melihat kritik sebagai serangan, tetapi juga menjadikannya bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan menjawab ekspektasi masyarakat.