Bauran EBT Indonesia Turun Jadi 17,3% di Semester I 2026, ESDM Bongkar Penyebabnya

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bauran energi baru terbarukan (EBT) Indonesia mencapai 17,3% pada semester I 2026. Angka ini terkoreksi dibandingkan capaian pada kuartal I 2026 yang sempat berada di level 18,3%.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan perubahan tersebut tercermin dalam pembaruan data bauran energi nasional per periode.

“Kalau update terakhir, bauran EBT kita pada semester I 2026 berada di angka 17,3%. Memang sebelumnya pada kuartal I sempat mencapai 18,3%,” ujar Eniya dalam EBTKE Connect 2026 di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Eniya mengatakan koreksi bauran EBT antara lain dipengaruhi perkembangan pembangkit listrik untuk kebutuhan sendiri atau captive power yang berbasis energi fosil, termasuk batu bara dan gas.

“Ya pasti ada captive power yang dibangun, perencanaannya untuk PLTU kalau nggak salah. Jadi ada gasnya juga, iya gas juga iya. Kan itu sesuai dengan RUPTL, RUPTL. Makanya sekarang kalau bauran EBT per triwulan gitu,” kata Eniya.

Lebih jauh, Eniya menyebut Pemerintah menargetkan kapasitas bauran EBT sebesar 30% di tahun 2034. 

Salah satu instrumen utama pemerintah untuk mengejar target tersebut adalah melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

Dalam perencanaan itu, pemerintah menargetkan pembangunan tambahan pembangkit sekitar 70 GW hingga 2034. Dari jumlah tersebut, sekitar 42,6 GW berasal dari energi baru terbarukan atau sekitar 62% dari tambahan kapasitas pembangkit. Selain pembangkit, pemerintah juga menyiapkan pembangunan infrastruktur pendukung berupa sekitar 47.758 kilometer sirkuit jaringan transmisi dan gardu induk dengan kapasitas 107.950 MVA.

''Untuk mewujudkan kegiatan EBTKE ini kita memerlukan eksekusi. Eksekusi ini tergantung kepada ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di EBTKE,’’ tambahnya. 

PLTS 100 GWp Jadi Mesin Pertumbuhan Energi Bersih

Dalam peta jalan pengembangan energi bersih, tenaga surya menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian besar.

Pemerintah memetakan potensi pengembangan PLTS hingga 100 GWp sebagai salah satu penggerak utama peningkatan kapasitas EBT nasional.

Program tersebut diproyeksikan membutuhkan investasi sekitar Rp1.140 triliun atau sekitar US$71,3 miliar. Selain meningkatkan pasokan listrik bersih, pengembangan PLTS juga diproyeksikan memberikan dampak ekonomi berupa: penghematan energi sekitar Rp73,9 triliun per tahun, penciptaan lapangan kerja sekitar 5,5 juta orang dan pengurangan emisi sekitar 140 juta ton CO₂.

Artinya, pengembangan EBT tidak hanya diposisikan sebagai agenda lingkungan, tetapi juga sebagai peluang industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja baru.

Meski memiliki potensi energi bersih yang besar, pemerintah menilai tantangan utama berada pada pembangunan ekosistem.

Baca Juga: Bauran EBT Baru 17,3%, ESDM Kejar Target 30% pada 2034

Baca Juga: Prabowo Resmikan PLTS 100 GWp, PLN Siap Dukung Akselerasi Pengembangan EBT Menuju Swasembada Energi

Mulai dari ketersediaan bahan baku, manufaktur, teknologi, pembiayaan, hingga sumber daya manusia harus berjalan secara bersamaan.

Eniya menegaskan pembangunan energi bersih membutuhkan rantai pasok yang terintegrasi.

“Jadi kita harus melihat nilai rantai pasok yang ini harus terintegrasi. Kalau ini tidak terintegrasi dari sumber bahan baku kemudian ada pabrik manufaktur dan juga itu ada teknologi dan juga ada sumber daya manusia yang kita integrasikan tentu ini rantai pasok ini akan menjadi terputus,’’ tambahnya. 

Indonesia sendiri memiliki sejumlah sumber daya yang menjadi bahan penting dalam industri energi bersih, seperti nikel, bauksit, silika, dan tembaga. Pemerintah mendorong agar sumber daya tersebut tidak hanya diekspor sebagai bahan mentah, tetapi dikembangkan menjadi bagian dari rantai industri nasional termasuk mendukung transisi energi di tanah air.