Pakar Pertanyakan Keberanian Menteri Hukum Tindak Ormas Preman Ketika Pimpinannya Berfoto bersama Presiden dan Seskab

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menyoroti dugaan kedekatan organisasi kemasyarakatan (ormas) GRIB Jaya pimpinan Hercules Rosario Marshal.

Belakangan ini, ormas tersebut dikaitkan dengan kasus kematian seorang pedagang cermin di kawasan Pejompongan bernama Bambang Setiawan (60).

Feri mempertanyakan posisi negara dalam menghadapi ormas yang menurutnya kerap dikaitkan dengan tindakan represif.

Ia juga menyinggung kedekatan Hercules dengan Presiden Prabowo Subianto dan kedekatannya dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) Letjen TNI Teddy Indra Wijaya.

"Coba cek linimasa teman-teman, cek YouTube, dan ingat kembali berbagai poster yang muncul setelah kemenangan Presiden Prabowo. Di poster-poster itu, ketua umum ormas ini dipasang berdampingan dengan foto Presiden Prabowo. Mengapa foto Presiden bersedia dipasang berdampingan dengan ketua ormas tersebut?” ujar Feri dalam pernyataannya, Jumat (4/9/2026).

Feri mengatakan keberadaan foto tersebut perlu dilihat dalam konteks hubungan antara organisasi masyarakat dan pejabat publik. Menurut dia, pejabat negara seharusnya menjaga jarak dari kelompok yang memiliki rekam jejak tindakan kekerasan atau premanisme.

Ia juga menyinggung informasi mengenai nama Presiden yang disebut tercantum dalam struktur organisasi tersebut sebagai Ketua Dewan Pembina.

Selain Prabowo, Feri menyoroti pertemuan antara pimpinan ormas dengan Seskab Teddy Indra Wijaya. Menurut dia, dokumentasi pertemuan tersebut pernah beredar di ruang publik, termasuk melalui kanal resmi pemerintah dan media sosial.

"Kita semua tahu bahwa ketua ormas ini pernah bertemu dengan Sekretaris Kabinet. Fotonya tersebar luas, bahkan diunggah di situs resmi negara dan Instagram. Mari kita telusuri kembali foto-foto tersebut untuk memahami latar belakang kejadiannya,” kata Feri.

Feri kemudian menggunakan analogi mafia Al Capone untuk menggambarkan organisasi yang menurutnya menjalankan aktivitas legal di permukaan, tetapi diduga memiliki aktivitas ilegal di baliknya.

"Mereka adalah organisasi kejahatan terorganisir yang terselubung. Di permukaan mereka tampak melakukan kegiatan sosial, tetapi di baliknya mereka menjalankan judi ilegal, pemerasan, ancaman, dan pencucian uang,” ujarnya.

Menurut Feri, negara harus memastikan seluruh organisasi masyarakat tunduk pada hukum tanpa melihat kedekatan mereka dengan pejabat atau kelompok politik tertentu.

Ia juga mengaku khawatir menyampaikan kritik terhadap organisasi yang dianggap memiliki pengaruh dan kedekatan dengan kekuasaan. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan dalam penegakan hukum.

Feri turut mempertanyakan kemungkinan Menteri Hukum mengambil tindakan administratif terhadap sebuah ormas apabila pimpinan organisasi tersebut memiliki hubungan dengan pejabat negara.

"Jika ormas yang bersangkutan sudah berfoto dengan Presiden atau bertemu Sekretaris Kabinet, bagaimana mungkin Menteri Hukum bisa mengeluarkan keputusan untuk mencabut status badan hukum ormas tersebut? Apalagi menterinya dari Gerindra. Ini masalah serius bagi keadilan,” katanya.

Feri meminta pemerintah memastikan proses penegakan hukum terhadap anggota ormas yang terbukti melakukan tindak pidana berjalan secara transparan.

Ia juga mendorong Presiden Prabowo untuk menjelaskan dan menjaga jarak kelembagaan dari organisasi yang memiliki persoalan hukum apabila memang terdapat dugaan keterkaitan.

Selain itu, Feri meminta Menteri Hukum berani mengambil tindakan terhadap ormas yang terbukti melanggar ketentuan hukum, termasuk apabila aktivitasnya mengancam keselamatan warga dan ketertiban umum.

"Jangan biarkan kejahatan menjadi terorganisir. Negara tidak boleh menjadi bagian dari kejahatan terorganisir. Negara harus menjaga ketertiban agar rasa aman bisa terwujud,” pungkas Feri.